Oknum PNS Jual Tanah Pemprov Jateng

433
BANGUN KIOS: Sejumlah pekerja melakukan proses pembangunan kios di lahan milik Dinas PSDA Jateng yang belum berizin, Kamis (20/11). (FAIZ URHANUL HILAL/RADAR SEMARANG)
 BANGUN KIOS: Sejumlah pekerja melakukan proses pembangunan kios di lahan milik Dinas PSDA Jateng yang belum berizin, Kamis (20/11). (FAIZ URHANUL HILAL/RADAR SEMARANG)

BANGUN KIOS: Sejumlah pekerja melakukan proses pembangunan kios di lahan milik Dinas PSDA Jateng yang belum berizin, Kamis (20/11). (FAIZ URHANUL HILAL/RADAR SEMARANG)

KAJEN-Seorang oknum Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kabupaten Pekalongan diduga menyalahgunakan tanah aset milik Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) Jawa Tengah. Oknum berinisial J dari Dinas PSDA dan ESDM Kabupaten Pekalongan itu diduga menjual tanah seluas 225 meter persegi tersebut kepada masyarakat dalam bentuk bangunan kios.

Dalam pantauan Radar Semarang, Kamis (20/11), lahan di Jalan Pahlawan Dukuh Sibeduk Desa Kebonagung Kecamatan Kajen tersebut, saat ini sedang dalam proses pembangunan permanen 42 kios dengan ukuran 5×7 meter persegi. Setiap kios dijual dengan harga Rp 45 juta.

Kepala Dinas PSDA Provinsi Jateng, Prasetyo Budie Yuwono saat dimintai konfirmasi menyayangkan pembangunan lahan tersebut secara permanen. Seharusnya, lahan tersebut hanya boleh dibangun bangunan semi permanen. Kendati begitu, pihaknya belum mengeluarkan surat izin penggunaan lahan.

“Sebenarnya saya masih ragu untuk memberikan izin penggunaan lahan tersebut. Karena seharusnya pembangunannya semi permanen. Tapi ternyata malah dibangun permanen,” katanya, Kamis (20/11) kemarin.

Prasetyo menjelaskan, pada Oktober 2014, pihaknya telah memberikan surat teguran kepada pelaksana proyek agar menghentikan pembangunan. Namun, tanpa sepengetahuan Dinas PSDA, proyek tersebut terus berlanjut sekitar seminggu terakhir. “Saya tidak tahu kalau proyeknya jalan lagi. Karena sebulan lalu, yakni pas bulan Oktober, saya sudah memberikan surat teguran untuk menghentikan proyek pembagunan kios tersebut,” tegasnya.

Permohonan pengajuan penggunaan lahan itu, ungkap Prasetyo, adalah seorang PNS dari Dinas PSDA dan ESDM Kabupaten Pekalongan berinisial J dan temannya S. “Pada prinsipnya penggunaan lahan itu boleh-boleh saja, asalkan tidak melanggar aturan. Kalau dibangun permanen, namanya melanggar aturan,” timpalnya.

Atas keganjilan itu, pengkajian pun bakal dilakukan dalam bulan ini. Selain itu, tarif sewa juga bakal ditetapkan karena pada dasarnya lahan tersebut tidak untuk dijual. “Kalau besaran sewanya, menunggu hasil pengkajian dari tim,” kata Prasetyo.

Terpisah, Kepala Dinas PSDA dan ESDM Kabupaten Pekalongan, Bambang Pramukamto membenarkan jika yang meminta penggunaan lahan itu adalah PNS di Dinas PSDA dan ESDM berinisial J. Namun Bambang menampik bahwa surat pengajuan perizinan atas penggunaan lahan milik Pemprov Jateng itu atasnama dinas. “Memang benar, J yang mengajukan. Tapi, itu bukan mengatasnamakan dinas. Itu mengatasnamakan individu,” jelasnya.

Sementara itu, Bupati Pekalongan, Amat Antono mengaku mendukung pembangunan ruko yang berdiri di atas lahan milik Pemprov Jateng tersebut. Menurutnya, lokasi itu bisa menjadi pusat perdagangan, terlebih dengan penataannya yang rapi.
“Saya mendukung pembangunan ruko ini. Lahan yang berada di tepi jalan, kalau tidak dimanfaatkan, untuk apa? Namun untuk urusan teknis seperti perizinan, ya tetap harus diselesaikan terlebih dulu,” katanya saat meninjau lokasi pembangunan ruko, Kamis (20/11) kemarin.

Disinggung terkait pihak pelaksana proyek dan kapan waktu penyelesaiannya, Antono mengaku tidak memahami. Dikatakannya, lahan tersebut milik Pemprov Jateng yang dikelola oleh swasta. “Tinggal kesepakatannya bagaimana. Pelaksana proyeknya siapa saya tidak tahu, karena itu urusannya swasta,” pungkasnya. (mg8/ida)