Pengganti Nasir Belum Jelas

375

TEMBALANG – Figur Rektor Univesitas Dipoengoro (Undip) pengganti M. Nasir hingga kini belum jelas. Pihak senat pun belum menjadwalkan pemilihan rektor kembali. Penyelenggaraan pilrek dianggap tidak membutuhkan waaktu lama, oleh karena itu senat diminta aktif.

Diketahui, rektor terpilih Undip M. Nasir kini menjabat Menteri Ristek dan Dikti. Dia seharusnya menggantikan rektor lama Sudharto Prawoto Hadi yang masa jabatannya akan habis Kamis (18/12). Undip pun harus mencari pengganti rektor terpilih. ”Saya berpendapat masih terdapat waktu untuk segera menggelar pilrek mencari pengganti Prof Nasir. Sisa masa jabatan rektor lama Prof Sudharto PH yang masih sebulan juga bisa dimanfaatkan untuk memulai berbagai tahapan,’ ’tutur Guru Besar Ilmu Hukum, R Benny Riyanto, kemarin.

Tahapan itu mencakup pendaftaran bakal calon, penjaringan, penyampaian visi misi, hingga pemilihan rektor anyar. Rentang waktu lebih dari sebulan sebelum jabatan Prof Sudharto habis memungkinkan pilrek digelar. Dia mendorong senat Undip bekerja cepat menyelenggarakan tahapan pemilihan. ”Senat harus segera memulai rapat, apalagi ketua senat Prof Sudharto sudah pulang dari lawatan ke luar negeri. Segera bekerja cepat mempersiapkan tahapan pilrek. Era kepemimpinan Presiden Joko Widodo memberikan teladan untuk aparatur di bawahya bekerja cepat,”’ tutur Asisten I Direktur Pascasarjana Undip ini.

Menurut Benny, tahapan pilrek dapat dibuat padat. Ini sangat efektif mendukung penyelenggaraan pilrek memanfaatkan sisa waktu jabatan rektor yang akan segera habis. Dia juga berpandangan tidak diperlukan perpanjangan masa jabatan rektor lama. Sebab ini hanya akan memberikan beban tambahan bagi Prof Sudharto yang seharusnya memasuki purnatugas.

Hal senada dikemukakan Guru Besar Ilmu Hukum Undip, Tri Setyawanta. Menurutnya sangat memungkinkan tahapan pilrek diselenggarakan dalam waktu dekat. Kendati demikian dia memberikan catatan. Pemilihan bisa berlangsung dalam dua alternatif.

Yakni pilihan ulang atau pilihan dari awal dengan syarat membuat perubahan dalam Peraturan Rektor No 2/2014 yang menjadi dasar hukum pelaksanaan pilrek lalu. Pasalnya, peraturan rektor dianggap cacat hukum.

Aturan yang mendasari Pilrek Undip tersebut tak sesuai dengan Peraturan Menteri (Permen) Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 33 tahun 2012 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur Pada Perguruan Tinggi Yang diselenggarakan oleh Pemerintah. (ewb/zal/ce1)