Bawa Motor, Warga Ambil Bantuan

308

KENDAL—Ratusan warga Kecamatan Kendal penerima Kartu Simpanan Keluarga Sejahtera (KSKS) menerima dana kompensasi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di Kantor Pos Kendal. Warga menilai bantuan pemerintah sebesar Rp 400 ribu untuk dua bulan belum mencukupi.

Alasannya, kenaikan harga BBM bersubsidi berimbas pada kenaikan harga kebutuhan pokok. Sehingga bantuan Rp 200 ribu per bulan tidak mencukupi kebutuhan. Uniknya, ratusan warga tersebut datang ke kantor pos mengambil dana kompensasi dengan menaiki sepeda motor. Meski sudah memiliki sepeda motor, namun warga ini termasuk keluarga miskin yang mendapat jatah bantuan langsung sebagai kompensasi kenaikan harga BBM.

Warga miskin ini juga harus antre dan berdesakan untuk mendapatkan bantuan sebesar Rp 200 ribu setiap bulannya. Meski kecil, tapi warga mengaku dana kompensasi tersebut bisa membantu kebutuhan sehari-hari khususnya untuk membayar sekolah dan membeli susu anaknya. “Lumayan mas bantuannya bisa buat kebutuhan sehari-hari,” kata Kalimatun, warga Kelurahan Bandengan.

Sementara bagi penerima lainnya, bantuan ini di rasa masih kurang karena belum bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari. Apalagi menurut warga setelah kenaikan harga BBM semua kebutuhan sehari-hari ikut naik. “Kalau di rasa bantuan Rp 200 ribu masih kurang karena harga BBM naik semuanya jadi ikut naik,” ujar Kamisah.

Pihak kantor pos sendiri sudah menyiapkan loket khusus bagi warga yang hendak mengambil bantuan ini. Bantuan yang merupakan simpanan dalam bentuk rekening bisa dicairkan ataupun disimpan oleh penerima dan dicairkan sewaktu-waktu saat membutuhkan. “Ini merupakan progam dari pemerintah sebagai dampak kenaikan BBM. Untuk sementara baru KSKS, sebab Kendal belum menerima jatah Kartu Indonesia Sejahtera, Kartu Indonesia Sehat dan Kartu Indonesia Pintar,” jelas Adi Cahyadi, Kepala Kantor Pos Kendal.

Antrean pengambilan bantuan ini cukup panjang, warga harus antre hingga berjam-jam. Jumlah warga miskin di Kendal penerima bantuan ini sekitar 58 ribu keluarga. Sedangkan untuk pencairan baru dilaksanakan di Kecamatan Kota Kendal, untuk kecamatan lain masih menunggu instruksi lebih lanjut. (bud/ric)