10 Bulan, 25 PNS di Jateng Dipecat

318

GUBERNURAN – Angka pelanggaran PNS di lingkungan Pempov Jateng cukup tinggi. Buktinya, dalam kurun waktu 10 bulan sejak Januari hingga Oktober 2014, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo sudah memecat 25 pegawai negeri sipil (PNS). Sikap tegas dilakukan, karena para abdi negara ini sudah melakukan berbagai pelanggaran berat. Mulai tersandung kasus pidana, membolos kerja lebih dari 45 hari, hingga menikah lagi tanpa izin pasangan.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jateng Suko Mardiyono mengatakan, dari jumlah itu paling banyak adalah PNS yang membolos lebih dari 45 hari tanpa alasan. Sebelum mengambil sikap tegas, pemprov sudah memproses melalui sidang pembinaan disiplin. Hal itu sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.

Sidang menghadirkan Inspektorat, Badan Kepegawaian Nasional (BKN) Perwakilan Jogjakarta, Biro Hukum, dan Kepala SKPD (satuan kerja perangkat daerah) yang menjadi atasan PNS tersebut. ”Hasil sidang kami sampaikan rekomendasinya kepada gubernur. Ada 25 yang diberhentikan dengan tidak hormat,” katanya.

Tidak hanya itu, lanjut Suko, pemprov juga memberikan sanksi sedang kepada 6 PNS dan sanksi ringan untuk 5 PNS yang tidak disiplin. Sanksi ringan yakni teguran lisan, teguran tertulis, dan pernyataan tidak puas. Sedangkan sanksi sedang berupa penurunan pangkat satu tingkat selama satu tahun, penundaan kenaikan pangkat, dan penundaan kenaikan gaji.

”Mereka yang dikenai sanksi merupakan pegawai eselon III dan IV. Pelanggarannya didominasi indisipliner dan mangkir atau membolos,” jelasnya.

Ia mengakui jika Gubernur Ganjar Pranowo sangat peduli terhadap kinerja dan kedisiplinan PNS. Sikap tegas ini dilakukan, karena sebagai PNS, mereka sudah mendapatkan kesejahteraan yang bagus. Sehingga harus diimbangi dengan kinerja yang maksimal. ”Pak Ganjar sering menegaskan tidak ada kompromi bagi PNS yang melanggar disiplin kepegawaian,” tegasnya.

Gubernur Jateng Ganjar Pranowo menegaskan, pemberian sanksi sudah melalui prosedur jelas. Tidak hanya rekomendasi dari BKD, sebelum memutuskan sanksi ia masih kroscek, dan bahkan memanggil PNS secara langsung. Ia menegaskan pemberikan sanksi untuk memberi contoh agar PNS semua disiplin dan tidak main-main dalam bekerja.

”Anda (PNS, Red) sudah dijamin kesejahteraannya, maka mereka wajib memberikan pelayanan yang paling baik. Jika tidak, mohon maaf saya tegas saja,” katanya. (fth/aro/ce1)