Pencantuman Gambar, Hanya Formalitas

337

MANYARAN – Kasus perkara dugaan korupsi proyek normalisasi Sungai Bongko dan Sungai Sambel, Desa Sriwulan, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak memasuki babak baru. Kasus yang menyeret seorang PNS di Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Demak, Mas’udi sebagai terdakwa, telah dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Semarang dan memasuki tahap pemeriksaan saksi-saksi.

Salah satu saksi yang dihadirkan adalah Sugimin, ketua tim pengadaan dalam proyek tersebut. Menurutnya, pelaksanaan proyek dengan anggaran Rp 725 juta itu telah melalui pelelangan dengan benar. Penunjukan tim juga berdasarkan Surat Keputusan (SK) Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Demak.

”Normalisasi di sini adalah pengerukan dasar sungai. Kemudian, hasil kerukan itu dibuang pada sisi kanan dan kiri sungai. Sebelumnya sudah ada gambarnya yang diberikan langsung oleh Pak Lilik (Kuasa Pengguna Anggaran),” ungkapnya di hadapan majelis hakim yang diketuai Dwi Prapti.

Lilik yang dihadirkan sebagai saksi tidak membantahnya. Menurutnya, gambar tersebut dibuat oleh Ir Megha untuk keperluan proyek yang dianggarkan dari Gubernur Jateng. ”Memang secara formalitas yang menggambar tertulis Ali Mustofa. Namun sebenarnya yang menggambar Ir Megha,” akunya saat diinterogasi majelis hakim.

Disinggung adanya dugaan keterlibatan anggota DPRD Demak periode 2009-2014, Purnomo dan Sugiyono selaku kontraktor, Lilik mengaku tidak mengetahuinya. Menurutnya, saat itu proyek berjalan 100 persen baik pengerjaan maupun pembayaran. ”Baru kemudian, saya tahu ada beberapa item yang tidak dikerjakan pada saat diperiksa di Kejaksaan,” imbuh laki-laki yang mengaku sebagai kuasa pengguna anggaran sementara ini.

Untuk diketahui, dalam perkara ini Mas’udi didakwa telah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama. Selaku pengawas lapangan, ia dinilai telah menyalahgunakan wewenangnya karena tidak melakukan pekerjaannya dengan benar. Sehingga pekerjaan yang sebenarnya belum selesai dinyatakan telah memenuhi 100 persen.

Berdasarkan pemeriksaan pada Laboratorium Pengukuran dan Pemetaan Program Studi Teknik Geodesi Fakultas Teknik Universitas Diponegoro pada 5 Maret 2012, diketahui terdapat volume galian yang tidak dikerjakan. Pada Sungai Bongko, volume galian yang tidak dikerjakan sebanyak 30.553,5 meter persegi dan pada Sungai Sambel sebanyak 6.814,8 meter persegi. Atas kekurangan itu, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jateng menghitung jumlah kerugian negara mencapai Rp 612 juta.

Atas perbuatannya, terdakwa dijerat dengan pasal yang disusun secara subsideritas. Primer, melanggar Pasal 2 ayat jo Pasal 18 UU 31/1999 sebagaimana diubah dan ditambahkan menjadi UU 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Subsider, melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 UU 31/1999 sebagaimana diubah dan ditambahkan menjadi UU 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (fai/ida/ce1)