Saksi Bantah Dilibatkan Jadi Panitia

343

MANYARAN – Sejumlah mantan pejabat yang dihadirkan sebagai saksi, mengaku tidak mengetahui jika dijadikan panitia pengguna usaha barang. Yakni dalam kasus dugaan penyelewengan dana proyek pengadaan sarana dan prasarana (Sarpras) Dinas Pendidikan (Dindik) Kabupaten Kudus 2004 dengan terdakwa mantan Bupati Kudus, M. Tamzil. Meski penetapan kepanitiaan tersebut berdasarkan Surat Keputusan (SK) yang ditandatangani oleh terdakwa selaku bupati saat itu.

”Kami baru mengetahuinya setelah diperiksa di Kejati (Kejaksaan Tinggi) Jateng. Padahal, selaku Kabag Hukum saat itu, saya mempunyai tugas memberi pertimbangan hukum atas produk kebijakan yang dikeluarkan Pemkab Kudus,” ungkap Aliyah Himawati saat menjadi saksi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Semarang, Senin (24/11). Hadir juga sebagai saksi Joko Sumbogo (Kepala Bappeda), Haryoso (Kabag Perekonomian), Munaji (Kepala Dinas PU), dan Purwanto (Kabag Keuangan).

Aliyah membeberkan, waktu itu dirinya pernah memperingatkan Pemkab Kudus lantaran melakukan kerja sama dengan CV Gani and Sons. Padahal menurut Keppres 80/2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah disebutkan bahwa pengadaan barang harus melalui proses pelelangan. ”Saya sudah pernah ingatkan hal itu. Namun tidak dihiraukan dan tetap menggunakan sistem kerja sama,” akunya di hadapan majelis hakim yang diketuai Antonius Widjantono.

Hal yang tak jauh beda juga diungkapkan Joko Sumbogo. Selaku kepala Bappeda saat itu, ia mengakui pelaksanaan proyek tidak melalui perencanaan dan penganggaran sesuai aturan. Pasalnya proyek tersebut tidak diusulkan terlebih dahulu oleh SKPD terkait yakni Dinas Pendidikan. ”Memang proyek itu tidak melalui mekanisme penyusunan anggaran sebagaimana mestinya,” imbuhnya.

Sementara itu, mantan Kabag Keuangan Purwanto mengakui dirinya pernah melakukan pembayaran atas pekerjaan proyek pengadaan sarpras pada Dindik Kudus pada tahun 2005. Meski pekerjaan dilakukan pada tahun 2004, pembayaran tetap bisa dilakukan asalkan mendapatkan persetujuan dari DPRD setempat. ”Ada dua tahap pembayaran yang kami lakukan. Pertama sekitar Rp 4 miliar karena melihat kemampuan keuangan daerah. Padahal jika selesai tahun 2004 disediakan Rp 10 miliar dari ABPD Perubahan,” ungkapnya.

Menanggapi keterangan para saksi, terdakwa membantah tidak membentuk tim panitia. Ia juga membantah tidak melakukan perencanaan. Sebab, sebelumnya pihaknya telah melakukan penyusunan anggaran bersama dengan tim perencana anggaran. ”Selaku panitia penyusunnya adalah Sekda saat itu,” ujar Tamzil.

Seperti diketahui, dalam perkara ini Tamzil diduga telah melaksanakan proyek pengadaan sarana prasarana pendidikan tanpa melalui perencanaan yang matang serta sesuai mekanisme anggaran yang benar. Akibatnya, telah merugikan keuangan negara sebesar Rp 2,8 miliar.

Bersama dengan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kudus Ruslin, terdakwa melakukan kerja sama dengan Abdul Gani selaku Direktur CV Gani and Sons dalam pengadaan sarpras tersebut. Dalam kerja sama itu, disepakati pengadaan sarpras dengan biaya Rp 21,84 miliar dan pembayaran akan dibebankan pada APBD Kudus TA 2004 dan TA 2005.

Menurut dakwaan jaksa, proyek tersebut melanggar prosedur pengadaan sarpras yang seharusnya tidak dalam bentuk kerja sama. Menurut Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang pedoman pelaksaan pengadaan barang dan jasa pemerintah, dalam pengadaan sarpras kepala daerah harus mengadakan lelang sebelumnya. Perbuatan terdakwa dinilai telah memperkaya diri sendiri atau orang lain. (fai/ida/ce1)