Urung Tutup Wisata Six Water Game

343

KENDAL— Pengelola Objek Wisata Six Water Game dinilai tidak mengindahkan peringatan dari Satpol PP Kendal untuk menutup lokasinya. Pasalnya surat peringatan dari Satpol PP hingga kini belum ditanggapi.

Bahkan diketahui, wisata air yang berlokasi di Jalan Bahari Kecamatan Weleri itu masih beroperasi. Satpol PP dinilai tidak tegas dalam menindak tempat-tempat wisata yang tidak berizin di Kendal. Kepala Satpol PP Kabupaten Kendal, Toni Ari Wibowo mengaku belum berani menindak karena surat yang peringatan yang dikirimnya Rabu (19/11) lalu baru yang pertama. “Surat itu belum ada tanggapan dari pengelola Six Water Game. Jika dalam batas waktu tujuh hari dari tanggal pengiriman tidak ada tanggapan, maka akan kami berikan teguran kedua,” ujarnya. Senin (24/11).

Toni mengaku saat ini pihaknya telah menyiapkan surat teguran yang kedua jika hingga batas waktu surat teguran pertama tidak mendapat tanggapan. “Sudah kami siapkan surat teguran yang kedua. Tapi kami masih menunggu hingga batas waktu yakni tujuh hari dari pengiriman surat teguran yang pertama,” lanjutnya.

Toni mengaku tidak berani langsung menutup meskipun diketahui objek wisata itu tidak berizin. Tindakan Satpol PP tersebut, papar Toni dengan memberikan surat teguran sudah sesuai dengan Peraturan Bupati Kendal No 59 Tahun 2012. “Upaya penutupan paksa baru bisa dilakukan setelah tiga kali teguran lebih dulu,” jelasnya.

Sementara Kepala BPMPT Kabupaten Kendal, Alex Supriyono menegaskan jika dirinya tidak akan bisa mengeluarkan surat izin usaha hiburan kepada pengelola wisata Six Water Game. Sebab saat ini lokasi yang digunakan sudah melanggar Perda tentang tata ruang. “Lokasi yang digunakan adalah lokasi yang semestinya digunakan sebagai ruang terbuka hijau (RTH). Dimana wilayah yang telah ditetapkan sebagai RTH tidak boleh di dirikan bangunan, apalagi buat usaha,” tandas Alex.

Jadi, meski pengelola Six Water Game akan mengurus izin usaha hiburan kembali pada BPMPT, pihaknya tetap tidak bisa mengeluarkan izin. Izin baru bisa dikeluarkan jika ada perubahan Perda tentang tata ruang terkait wilayah mana saja yang ditetapkan sebagai RTH. “Tapi perubahan perda tata ruang kami tidak tahu. Yang pasti permohonan izin terganjal oleh aturan yang ada,” ujarnya.

Alex menegaskan, tanpa mengantongi izin, sedianya sebuah perusahaan tidak bisa beroperasi. Termasuk Six Water Game. Namun, untuk melakukan penindakan pihaknya sudah menyerahkannya kepada Satpol PP yang memang diberikan kewenangan untuk menindak warga yang melanggar perda. “Kami di BPMPT hanya persoalan mengeluarkan izin atau menolak izin,” katanya. (bud/ric)