632 Kasus Kekerasan, 14 Perempuan Meninggal

341
TEKAN ANGKA KEKERASAN : Penandatanganan Kesepakatan Akses Keadilan bagi Perempuan dan Anak terhadap Sistem Peradilan Terpadu (SPPT) Jateng di Gedung Gubernuran, Selasa (25/11) kemarin. (DOK LRC-KJHAM)
 TEKAN ANGKA KEKERASAN : Penandatanganan Kesepakatan Akses Keadilan bagi Perempuan dan Anak terhadap Sistem Peradilan Terpadu (SPPT) Jateng di Gedung Gubernuran, Selasa (25/11) kemarin. (DOK LRC-KJHAM)

TEKAN ANGKA KEKERASAN : Penandatanganan Kesepakatan Akses Keadilan bagi Perempuan dan Anak terhadap Sistem Peradilan Terpadu (SPPT) Jateng di Gedung Gubernuran, Selasa (25/11) kemarin. (DOK LRC-KJHAM)

GUBERNURAN – Kasus kekerasan perempuan di Jateng, masih cukup tinggi. Sepanjang 2014, tercacat ada sebanyak 632 kasus kekerasan dan 14 di antaranya meninggal dunia.

Divisi Informasi dan Dokementasi LRC-KJHAM, Witi Muntari mengatakan bahwa Kota Semarang menempati urutan pertama dengan jumlah 155 kasus kekerasan perempuan. Disusul Kabupaten Semarang sebanyak 13 kasus, Demak 11 kasus, serta Temanggung dan Sragen, masing-masing 10 kasus.

”Ini menunjukkan keberadaan kaum hawa masih tertindas dan kurang mendapatkan penghargaan,” katanya dalam penandatanganan Kesepakatan Akses Keadilan bagi Perempuan dan Anak terhadap Sistem Peradilan Terpadu (SPPT) Jateng di Gedung Gubernuran.

Dari jumlah itu, 147 perempuan mengalami pemerkosaan, 211 mengalami eksploitasi seksual, 108 mengalami KDRT. 75 orang mengalami kekerasan dalam pacaran, 61 kasus perdagangan manusia atau human trafficking.

”Kasus kekerasan seksual ini, tercatat masih sangat besar di Jateng. Bahkan ada kasus pemerkosaan baik yang sudah menikah atau masih pacaran,” imbuhnya.

Ironisnya, meski angka kekerasan tinggi, para korban masih belum mendapatkan perlindungan hukum yang adil. Bahkan, keadilan berdasarkan hukum yang dijamin dalam UU Nomor 7 tahun 1984, tentang Ratifikasi Konvensi Cedaw masih belum bisa didapatkan.

”Banyak korban yang kesulitan saat hendak memperjuangkan haknya. Misalnya, kasus kekerasan saat pacaran, banyak korban enggan melapor, karena merasa tidak mendapatkan perlindungan hukum,” tambahnya.

Penandatanganan Kesepakatan Akses Keadilan Bagi Perempuan dan Anak terhadap Sistem Peradilan Terpadu (SPPT) Jateng dilakukan Gubernur Ganjar Pranowo, Kepolisian, Kejaksaan, Komnas Perempuan serta Peradi. Dengan kegiatan ini, diharapkan bisa menekan dan mengurangi angka kekerasan perempuan.

”Penandatanganan ini agar penegakan kekerasan perempuan dan anak lebih konkret. Jadi nanti penegakan keadilan makin bagus,” kata Gubernur Ganjar.

Ganjar mengakui jika berbagai kasus didominasi masyarakat di kawasan pedesaan. Ia mengajak, agar semua elemen masyarakat bisa menyosialisasikan penegakan hukum terhadap anak dan perempuan. Bahkan, ia kerap mendengar jika korban kekerasan dalam hal ini perempuan didiskriminasikan. ”Harus ada pengetahuan, agar ketika ada korban kekerasan segera dilaporkan,” tambahnya. (fth/ida/ce1)