Underpass Jatingaleh Terancam Molor

365

BALAI KOTA – Batas waktu pembebasan lahan underpass Jatingaleh tinggal sebulan lagi. Namun hingga kini proses negosiasi harga belum juga dilakukan. Dinas Bina Marga Kota Semarang pun melakukan antisipasi jika pembebasan lahan molor dengan mengalokasikan anggaran pada APBD murni 2015 sebesar Rp 5 miliar.

Kepala Dinas Bina Marga Kota Semarang Iswar Aminnudin menyatakan, proses negosiasi harga akan dilakukan dalam waktu dekat. Setidaknya awal Desember, peta bidang untuk mengetahui batas-batasan lahan warga yang terkena juga telah disosialisasikan. ”Kita tetap optimistis sisa waktu sebulan ini bisa selesaikan pembayaran,” terangnya.

Saat ini, Dinas Bina Marga masih menunggu hasil penghitungan harga bidang dari tim appraisal. Ditargetkan awal Desember, negosiasi dengan warga yang terkena dampak proyek sudah bisa dimulai. ”Kita masih menunggu tim appraisal, harapan kami akhir bulan ini sudah jadi (taksiran harga bidang), sehingga awal bulan Desember bisa musyawarah dengan warga,” ujar Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pembebasan lahan underpass Jatingaleh, Sukardi, kepada Radar Semarang, kemarin (25/11).

Disinggung waktu pembebasan yang tinggal sekitar sebulan lagi ini, Sukardi mengaku tetap optimistis bisa selesai. Musyawarah harga akan dilakukan secara marathon. Diharapkan warga bisa mendukung proses pembebasan lahan ini demi kepentingan umum. Lebih tepatnya untuk kelancaran arus lalu lintas di kawasan Jatingaleh yang selama ini sudah mencapai titik jenuh.

”Akan kita lakukan percepatan (negosiasi harga) karena Desember harus final, mudah-mudahan masyarakat mau memahami dan mendukung,” harapnya.

Berdasar hasil pendataan terakhir ada sekitar 60 bidang yang harus dibebaskan. Meski ditargetkan Desember harus sudah rampung, Dinas Bina Marga tetap melakukan antisipasi molor (pembayaran) dengan mengalokasikan dana sekitar Rp 5 miliar dalam APBD murni 2015.

”Pembebasan lahan ini memang ditargetkan Desember, tapi jika sampai batas waktu belum bisa terbayarkan, kita akan lanjutkan (pembayaran) di APBD murni 2015. Memang jumlah dana yang kita alokasikan tidak sebanyak sebelumnya, hanya sekitar Rp 5 miliar. Harapan kita kalau memang belum bisa tuntas di 2014, warga yang belum sempat menerima pembayaran itu sedikit,” ujar Sukardi.

Diketahui, pada 2014 pihaknya telah menganggarkan dana pembebasan lahan sebesar Rp 82 miliar.
Ketua DPRD Kota Semarang Supriyadi berharap Dinas Bina Marga bergerak cepat menyelesaikan pembebasan lahan proyek underpass Jatingaleh. Sebab, pada 2015, pembangunan rencanannya sudah mulai dilakukan oleh pemerintah pusat. ”Selain pembebasan, rekayasa lalu lintas juga harus disiapkan sejak dini, termasuk memperbaiki akses yang menjadi jalur alternatif,” katanya. (zal/aro/ce1)