Buruh Minta Dewan Ikut Revisi UMK

319

GEDUNG BERLIAN – Sejumlah buruh yang tergabung dengan aliansi Gerakan Buruh Berjuang (Gerbang) Jateng kembali mendatangi DPRD Jateng, Rabu (26/11) kemarin. Mereka menagih janji dan mendesak anggota DPRD Jateng untuk turut revisi UMK Jateng 2015. Karena UMK masih sangat kecil dan tidak sesuai dengan survei KHL di lapangan.

Namun janji tinggal janji. Hingga kini, DPRD Jateng belum mengirimkan surat kepada Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo. Bahkan dewan hanya memfasilitasi buruh tanpa bisa menekan gubernur untuk merivisi UMK tersebut. ”Ternyata dewan belum membuat surat, apalagi mengirim ke gubernur. Padahal katanya mau dikirim Rabu (26/11),” kata Koordinator Gerbang, Nanang Setyono.

Ia mendesak dewan bersikap aktif dan ikut menekan gubernur merevisi UMK 2015. Sebagai wakil rakyat, dewan harus mengedepankan kepentingan rakyat dalam hal ini buruh. Kemudian, mengawal dan memastikan apakah gubernur meneken revisi atau tidak.

Buruh menilai konsultasi gubernur dengan DPRD Jateng hanya akal-akalan belaka. Toh nyatanya, janji menaikkan UMK 2 persen tidak terealisasi. ”Kami ingin kebijakan menaikkan itu dilakukan dan diberlakukan di semua daerah. Nyatanya masih ada 15 daerah tidak ada kenaikan UMK pasca kenaikan BBM,” tambahnya.

Wakil Ketua DPRD Jateng, Sukirman berkelit tidak memiliki kewenangan atau ikut campur masalah UMK karena domain eksekutif. Maka surat untuk menekan gubernur secara hukum tidak dibenarkan. ”Sudah kami pelajari, di Biro Hukum dan ternyata tidak dibenarkan,” katanya.

Meski begitu, semua aspirasi buruh akan ditampung dan dibahas di komisi E DPRD Jateng. Dewan sedang menilai dampak kenaikan BBM terhadap UMK di Jateng. Jika dampak menyeluruh, semestinya UMK dinaikkan 2 persen semua tanpa kecuali. ”Jika inflasi naik tinggi, maka UMK harus disesuaikan,” tambah Wakil DPRD Jateng, Ahmadi. (fth/ida/ce1)