Desak KPK Supervisi Kasus Harlep

327

KENDAL—Indonesia Corruption Watch (ICW) meminta agar kasus dugaan korupsi tenaga harian lepas (harlep) di DPPKAD Pemkab Kendal 2012 agar diserahkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. Hal itu menyusul tidak adanya tindak lanjut dari aparat penegak hukum setempat baik kejaksaan maupun kepolisian untuk mengusut kasus yang diduga menelan kerugian hampir Rp 1,5 miliar tersebut.

Wakil Koordinator ICW, Agus Sunaryanto mengatakan harlep memang memiliki dasar hukum yang diatur dalam Pasal 10, 11 dan 12 Keputusan Menteri Nomor 100 tahun 2004. Namun dalam pelaksaannya tidak sesuai dengan ketentuan yang ada. Sebab dari hasil penelusuran yang dilakukannya, hharlep dijadikan modus untuk meraup keuntungan sejumlah oknum pejabat baik eksekutif maupun legislatif di Kendal. Sebab kenyataannya harlep tersebut hanyalah fiktif belaka.

Hal itu dilakukan dengan cara melakukan penggelembungan atau mark up honor tenaga harlep, pemotongan anggaran sampai memanipulasi jumlah data tenaga harlep. “Yakni sesuai aturan harlep masuk pada kegiatan sehingga biaya perjalanan dinas dan honor harep tidak boleh dibayarkan setiap bulan melainkan dibayar sesuai kebutuhan disesuaikan dengan kegiatan,” ujarnya dalam dialog Semiloka “Kasus Dugaan Korupsi Harlep Pemkab Kendal” di Hotel Anugrah, Kendal, Kamis (27/11).

Kronologinya, anggaran honor harlep menggunakan APBD 2012 sebesar Rp 9,313 miliar, tapi hanya terealisasi 91,20 persen atau sebesar Rp 8,493 miliar saja. Rinciannya, Januari-September 2012 (166 orang), Oktober-November (306 orang), Desember (310) orang dan 2013 tenaga harlep ada 375 orang.

Semua tenaga harlep ditempatkan di 19 kecamatan dengan gaji Rp 500 ribu dan tambahan bulanan transportasi Rp 250 ribu. Total yang harusnya diterima harlep Rp 750 ribu. “Honor dan biaya perjalanan dinas tersebut ternyata dibayarkan setiap bulan selama satu tahun. Hal ini jelas tidak ada payung hukum karena sedianya honor dibayarkan per kegiatan, bukan setiap bulan. Sehingga mengakibatkan kerugian negara Rp 1,438 miliar,” tandasnya.

Menurutnya, dengan indikasi tersebut, jelas ada korupsi yang diduga melibatkan oknum DPRD Kendal 2009-2014, oknum pejabat eksekutif di Pemkab Kendal dan masyarakat sipil yang dilibatkan dalam perekrutan harlep.

Pelaku yang terlibat menurutnya bisa dijerat dengan Pasal 2 ayat 1 dan Pasal 3 Undang-undang (UU) nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah UU nomor 20 tahun 2001. Dengan masa pidana minimal empat tahun, denda Rp 200 juta dan membayar uang pengganti Rp 1 miliar.

Hal senada dikatakan Koordinator Forum Indonesia Untuk Transparasi Anggaran (Fitra) Jateng, Mayadina RM. Ia mengatakan harlep di Kendal memang sarat kecurangan. Sebab tidak ada perencanaan kegiatan, dan kegiatan tidak sesuai dengan kebutuhan. “Tidak ada bukti dokumen perencanaan dan analisis kebutuhan, dan penyusunan RAB tidak disertai dengan data pendukung,” tandasnya. (bud/ric)