Satpol PP Hentikan Pembangunan Ruko

473
 SIDAK: Sejumlah petugas Dinas PSDA Jateng bersama Satpol PP dan Polda Jateng, melakukan inspeksi mendadak di lokasi pembangunan proyek ruko tanpa izin, Kamis (27/11). (FAIZ URHANUL HILAL/RADAR SEMARANG)

SIDAK: Sejumlah petugas Dinas PSDA Jateng bersama Satpol PP dan Polda Jateng, melakukan inspeksi mendadak di lokasi pembangunan proyek ruko tanpa izin, Kamis (27/11). (FAIZ URHANUL HILAL/RADAR SEMARANG)

KAJEN – Aktivitas pembangunan ruko tanpa izin di Jalan Pahlawan, Dukuh Sibeduk, Desa Kebonagung, Kecamatan Kajen dihentikan. Penghentian itu bersifat sementara hingga diterbitkannya izin dari Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) Jawa Tengah.

Dalam inspeksi mendadak (Sidak) terhadap aset Pemprov Jateng, Kamis (27/11), Kasi Penindakan Satpol PP Jateng, Siswadi Suryanto mengatakan, pihaknya mendesak agar pembangunan ruko yang dibuat secara permanen tersebut dihentikan. “Yang jelas belum ada izin. Kami meminta supaya pekerjaan pembangunan ini dihentikan sementara sampai izin dari PSDA Jateng diterbitkan,” ungkapnya di lokasi.

Sidak atas aset yang diduga dijual oleh oknum pegawai negeri sipil (PNS) Pemkab Pekalongan bernama Johan tersebut, juga melibatkan petugas Polda Jateng dan sejumlah instansi lainnya. Proyek ruko senilai Rp 1,89 miliar tersebut berdiri di atas lahan aset milik Dinas PSDA Jawa Tengah seluas 225 meter persegi. Di lokasi sedang dibangun secara permanen sebanyak 42 kios dengan ukuran 5×4 meter persegi. Masing-masing kios itu dijual seharga Rp 45 juta. “Menurut aturan, penggunaan lahan aset Pemprov Jateng itu tidak boleh dibangun secara permanen. Kami akan jajaki soal perizinan itu. Rencananya akan dipanggil pelaksana proyek,” tegasnya.

Sementara itu, koordinator proyek, Johan mengaku, terpaksa melaksanakan proyek itu terlebih dulu karena izin penggunaan lahan aset Pemprov tidak keluar. “Awalnya saya ajukan izin ke Pemkab Pekalongan, namun ternyata lahan itu milik Pemprov, jadi saya buat surat izin baru lagi sembari proyek ini berjalan,” ungkapnya.

Pria yang juga Kasubbag TU, Dinas PSDA dan ESDM Kabupaten Pekalongan itu menambahkan, pihaknya akan menghentikan pekerjaan pembangunan ruko tersebut sementara waktu. “Sebelumnya, saya memang sudah mendapat surat teguran. Tapi bahan materialnya ini kalau tidak dipakai kan malah rusak,” kata dia.

Terkait dugaan penjualan aset pemprov tersebut, Johan membantah. Menurutnya, dirinya hanya fasilitator antara pedagang yang ingin membeli ruko itu dan pelaksana proyek. Menurut Johan, para pembeli ruko itu sudah membayar sekitar 30 persen atau Rp 15 juta dari harga Rp 45 juta. “Saya hanya fasilitator antara pembeli dan pelaksana proyek. Itu juga bukan beli, tapi sewa,” paparnya.

Terkait harga sewa secara resmi, Johan mengaku belum mengetahui. Sebab angka itu ditetapkan Dinas PSDA Jateng setelah diterbitkannya izin dan pengkajian. Menurut Johan, para pembeli ruko tersebut sudah menandatangani surat perjanjian bahwa mereka siap pindah dari lahan tersebut jika PSDA ingin memilikinya kembali. Oleh karena itu, menurut Johan, pembangunan secara permanen ruko tersebut tidak ada masalah. “Saya tahu memang seharusnya semi permanen. Namun pembelinya juga siap pindah. Sehingga kalau dibongkar ya tidak apa-apa, mereka tidak minta ganti rugi,” pungkasnya. (mg8/ric)