Kades Protes Pendataan PSKS

381

UNGARAN- Data penerima manfaat dari Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS) di Kabupaten Semarang semrawut. Ratusan bahkan mungkin ribuan warga miskin tidak terdata sehingga tidak kebagian jatah PSKS. Menyikapi hal itu sejumlah kepala desa di Kabupaten Semarang meminta agar pemerintah segera memperbaiki data penerima PSKS tersebut.

Menurut Kepala Desa Kalisidi, Dimas Prayitno Putra, di desanya saja yang tercatat sebagai warga miskin sebanyak 270 orang atau kepala keluarga. Namun jatah PSKS yang diberikan pemerintah sebagai kompensasi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) sebesar Rp 400 ribu hanya 101 orang saja. Akibatnya banyak warga miskin yang protes kepada perangkat desa terkait masalah tersebut.

“Masih banyak warga miskin yang tidak dapat jatah PSKS. Akhirnya mereka melempar kesalahan pada kami, karena menganggap kami yang menyampaikan data kepada pemerintah. Padahal pemerintah pusatlah yang mendata,” tutur Dimas, Jumat (28/11) kemarin. Dimas meminta ada perbaikan data.

Senada dikatakan, Kepala Desa Kalongan, Ungaran Timur, Yarmuji, pihaknya mendapatkan banyak keluhan warganya. Bakan tidak sedikit yang melempar kesalahan pada perangkat desa, karena dinilai tidak adil dalam menyampaikan data pada pemerintah pusat untuk pembagian PSKS. Padahal menurut Yarmuji, pihak desa tidak turut campur dalam proses pendataan dan pencairan PSKS. Menurut Yarmuji pemerintah semestinya melakukan perbaikan system pendataannya termasuk penetapan kriteria yang jelas dengan melibatkan masyarakat serta lembaga-lembaga yang ada di masyarakat.“Banyak warga miskin yang harusnya dapat malah tidak dapat. Jumlah warga miskin di sini lebih dari 450 KK. Sedangkan dalam program PSKS yang mendapatkan hanya 307 Kepala Keluarga.

Kami jadi kena awu angete (kena abu hangat/kena dampak) PSKS, karena warga mengira kami yang memberikan data. Mereka pada marah-marah, kami jadi tidak enak sama warga kami,” ungkap Yarmuji.

Sementara itu Kepala Kantor Pos Ungaran, Nur Cahya mengatakan, data yang didapat berdasarkan data kombinasi dari BPS Pusat dan Kemensos. Kantor Pos hanya sebatas juru bayar PSKS sehingga tidak mengetahui masalah pendataan. (tyo/zal)