Tak Bayar Pajak, Ditindak Tegas

315

BALAI KOTA – Pemkot Semarang mulai tegas menindak pengusaha hiburan dan restoran di Kota Semarang yang tidak patuh membayar pajak. Ketegasan tersebut dituangkan dalam Peraturan Wali Kota (Perwal) Nomor 33 tahun 2014 tentang Pembayaran dan Pelaporan Pajak Restoran dan Pajak Hiburan Melalui Sistem Elektronik. Regulasi tersebut mengatur sanksi penutupan dan pencabutan izin usaha. Apabila diketahui tidak bersedia melaksanakan sistem elektronik pembayaran pajak (E-tax). Bahkan bisa dilaporkan kepada pihak berwajib kepolisian dan kejaksaaan. Kemarin (28/11) aturan tersebut disosialisasikan oleh Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kota Semarang di balai kota.

Menurut Kepala DPKAD Kota Semarang A Yudi Mardiana, untuk meningkatkan pendapatan daerah, pemkot berupaya memaksimalkan pemasukan dari berbagai unsur pajak. Salah satunya pajak restoran dan hiburan. Sosialisasi perwal dilakukan kepada para wajib pajak restoran dan hiburan tersebut. ”Peningkatan pajak sektor restoran dan hiburan, didukung dengan pemasangan alat pengukur elektronik, yang wajib dipasang di masing-masing lokasi usaha,” katanya usai sosialisasi.

Kegiatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan pengawasan pemantauan dan penghitungan potensi objek pajak secara nyata. Sistem elektronik dalam pembayaran pajak, mewujudkan transpransi dan akuntabilitas penerimaan pajak dari wajib pajak restoran dan hiburan. Sesuai dengan peraturan daerah, kata Yudi, diminta kesadaran dan kesediaan wajib pajak restoran dan hiburan, agar melaksanakan pembayaran pajak melalui sistem elektronik. Utamanya wajib pajak yang omzet usahanya paling sedikit mencapai Rp 300 juta.

Selain untuk peningkatan pendapatan daerah, program pembayaran pajak online ini memberi kemudahan bagi pengusaha. Karena dapat memantau omzet maupun kemudahan dalam kewajiban perpajakan. Misal tidak perlu porporasi, tidak perlu datang langsung ke kas daerah. ”Bahkan (bisa) menepis anggapan pihak-pihak tertentu yang belum percaya dengan pembayaran pajak belum sesuai dengan yang seharusnya dibayar,” kata Yudi.

Menurutnya, target pendapatan pajak daerah pada 2014 sebesar Rp 642,7 miliar. Dari target pajak restoran Rp 45 miliar, telah terealisasi Rp 56,1 miliar (124,83 persen). Sedangkan dari target pajak hiburan Rp 11,2 miliar, realisasinya sudah mencapai Rp 13,2 miliar (118,21 persen). Melalui sosialisasi, diharapkan memberikan contoh dan panutan dalam menyukseskan pelaksanaan pembayaran dan pelaporan pajak restoran dan hiburan melalui sistem elektronik.

Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi memberikan apresiasi karena sektor pajak melebihi target. Hal ini mendorongnya untuk melakukan sosialisasi kepada wajib pajak lainnya. Sehingga semakin sadar untuk membayar pajak, di mana pajaknya digunakan untuk pembangunan kota. ”Pendapatan daerah agar segera disetor ke kasda. Jika tidak dilakukan akan kami beri sanksi, dan jika masih bandel, tentu menjadi kewenangan Kajari dan Kapolda,” tegasnya.

Dengan E-tax atau pembayaran pajak online penghitungan dan pembayaran pajak semakin mudah. Saat ini, baru 150 wajib pajak yang tempat usahanya sudah dipasangi alat baru tersebut. Masih ada sebagian pihak yang keberatan. ”Sebetulnya langkah ini merupakan win-win solution. Wajib pajak tidak berprasangka kepada pemerintah dan pemerintah pun dapat mendapat pemasukan pajak secara maksimal, karena tidak ada kecurangan dan manipulasi,” tandasnya sembari menambahkan jumlah wajib pajak restoran di Kota Semarang 589 objek, sedangkan wajib pajak hiburan 202 objek. (zal/aro/ce1)