Dana Penerima PSKS Dinilai Tak Akurat

344

KENDAL—Data penerima bantuan dana Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS) di Kendal dinilai tak akurat dan perlu pendataan ulang. Pasalnya, banyak warga miskin yang mengeluh lantaran tidak terdaftar sebagai penerima KSKS.

Slamet Riyadi, warga Kelurahan Bandengan RT 2 RW 4 Kecamatan Kendal mengaku dari dulu hingga sekarang saat adanya kebijakan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) oleh pemerintah, dirinya belum pernah mendapatkan dana bantuan kompensasi. “Keluarga saya tidak pernah terdaftar sebagai penerima dana bantuan kompensasi BBM ini,” ujarnya.

Kondisi rumah Slamet tergolong kecil. Yakni hanya rumah tipe 21, berdinding papan dan anyaman bambu serta berlantai tanah. “Saya sudah minta kepada Ketua RT agar keluarga saya dimasukkan sebagai penerima dana bantuan dari pemerintah, tapi entah kenapa tidak dapat,” keluhnya.

Diakuinya, dana bantuan PSKS sangat ia harapkan. Sebab pekerjaannya sebagai buruh nelayan membuat pendapatannya tidak tetap. Sehingga kenaikan harga BBM bersubsidi memberikan pengaruh kepada keluarganya. “Harga sembako naik, padahal upah menjadi buruh nelayan tetap,” tandasnya.

Hal senada dikatakan Nursidi, warga Karangsari RT 5 RW 5 Kecamatan Kota Kendal. Ia mengaku tidak memperoleh dana bantuan PSKS. Padahal saat kenaikan harga BBM sebelumnya dirinya mendapatkan dana Bantuan Lansung Sementara Masyarakat (BLSM). “Dulu dapat BLSM, tapi sekarang tidak dapat,” ujarnya.

Sulhan, warga Karangsari mengatakan jika banyak buruh nelayan di kampungnya yang tidak mendapatkan dana bantuan kenaikan BBM bersubdisi tahun ini. Ayah lima anak ini menilai pendataan warga penerima dana PSKS mengacu data lama dan tidak dilakukan survey lagi. “Sehingga data warga miskin lama saja yang menerima, padahal bisa saja yang dulu miskin sekarang sudah ada peningkatan ekonomi. Atau memang ada penambahan warga miskin, ini seharusnya diperhatikan lagi oleh pemerintah,” tuturnya.

Kepala Kantor Pos Kendal, Adi Cahyadi mengatakan, jumlah penerima PSKS di Kendal ada 58.228 RTSM. Mereka merupakan pemegang Kartu Perlindungan Sosial yang telah dibagikan di tahun 2013. “Tiap warga menerima dana bantuan Rp 200 per bulan,” katanya. (bud/ric)