Lelang Jabatan Menuai Kritik

319

GUBERNURAN – Jangka waktu pendaftaran lelang jabatan untuk pejabat tinggi pratama atau eselon II Pemprov Jateng yang pendek, menuai kritik. Pasalnya, hanya didominasi pendaftar yang berasal dari instansi internal Pemprov Jateng sendiri.

Menurut Pengamat Pemerintahan dari Undip, Teguh Yuwono, kondisi seperti ini jelas masih belum ideal, ketika Gubernur Jateng sudah menggembor-gemborkan pendaftaran terbuka untuk umum seluruh masyarakat Indonesia. Bahkan dari 48 pendaftar yang lolos administratif, 33 di antaranya berasal dari instansi internal Pemprov Jateng. Sisanya dari kementerian dan lembaga pusat sebanyak 5 orang, dan 10 dari kabupaten/kota.

”Jika dilihat dari komposisinya, pendaftar masih didominasi internal Pemprov Jateng. Ini harus dievaluasi, karena awalnya pendaftaran untuk umum. Apakah ini karena jangka pendaftaran yang pendek atau memang sosialisasinya yang kurang maksimal,” kata Teguh.

Karena itulah, Teguh mempertanyakan komitmen lelang jabatan yang terbuka untuk umum. Betapa tidak, dari 96 pendaftar awal yang masuk, 58 di antaranya dari internal Pemprov Jateng. Artinya masih ada ketimpangan besar pejabat yang terlibat dalam seleksi pejabat eselon II Pemprov Jateng tersebut. ”Mestinya panitia harus jemput bola, jangan menunggu. Karena, tidak semua pejabat mau mendaftar, padahal mereka memiliki kompetensi yang dibutuhkan. Boleh dengan menawarkan, agar dapat mendapatkan calon yang berkualitas dan profesional. Jika hanya menunggu, belum tentu semua ingin mendaftar,” imbuhnya.

Ia pun mengkritisi adanya nama Sekda Jateng, Sri Puryono dalam panitia seleksi jabatan eselon II Pemprov Jateng. Mestinya, Sekda sebagai Badan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat), baru masuk di seleksi akhir sebelum nama pendaftar diserahkan Gubernur Jateng. Sebab, sekda merupakan pejabat di pemerintahan Jateng. ”Kalau seleksi awal, cukuplah dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan praktisi atau pakar sesuai dengan bidang yang dibutuhkan,” tambahnya. (fth/ida/ce1)