Terdakwa Sakit, Minta Penangguhan Penahanan

316

MANYARAN – Direktur CV Sumbing Mas Wonosobo Rini Supeni yang menjadi terdakwa dugaan korupsi proyek pembangunan peningkatan Jalan Medono-Gumilar pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Wonosobo 2012 diketahui sakit. Atas hal itu, melalui penasihat hukumnya, Rini mengajukan permohonan penangguhan penahanan.

“Dari pemeriksaan dokter Lapas (LP Wanita Bulu Semarang), diketahui ada kelenjar di ketiak sebelah kiri dan harus diperiksakan ke dokter spesial RSUP Kariadi. Ini ada penetapan majelis hakim,” ungkap penasihat hukum terdakwa, Theodorus Yosep Parera kepada wartawan, kemarin.

Sebelumnya, Yosep merasa keberatan jika perkara atas nama kliennya dilanjutkan. Sebab, tidak selayaknya yang bersangkutan dijebloskan ke lembaga pemasyarakatan dan diadili di persidangan atas dugaan korupsi proyek pembangunan peningkatan Jalan Medono-Gumilar pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Wonosobo 2012. Sebab, berdasarkan surat jaminan pemeliharaan, kliennya masih diberikan kewajiban untuk memelihara pekerjaan sampai dengan tanggal 31 Desember 2014. “Oleh sebab itu, perkara ini sebenarnya masih dalam ranah hukum perdata bukan pidana,” bebernya.

Yosep menilai, surat dakwaan yang dibacakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) di hadapan majelis hakim atas kliennya adalah cacat hukum. Sebab, pemeriksaan tidak melalui tata cara sesuai dengan ketentuan undang-undang. Pada proses penyidikan, pihaknya menemukan bukti-bukti tertulis yang menyatakan bahwa terdakwa telah memenuhi seluruh kewajibannya dalam pekerjaan. “Namun oleh jaksa tidak ditanggapi sehingga hal ini bertentangan Pasal 116 ayat (4) KUHAP,” tegasnya mengutip salah satu materi nota keberatan atau eksepsi yang diajukan.

Seperti diketahui, berdasarkan laporan hasil audit investigatif Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Jateng, perbuatan terdakwa dinilai merugikan keuangan negara sebesar Rp 316.221.818. Oleh JPU pada Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Tengah, Rini dijerat dengan dakwaan subsideritas. Dakwaan primer melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU RI No 31 Tahun 2009 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI No 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI No 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Adapun dakwaan subsider melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 UU yang sama. (fai/ton)