Ganjar Beri Toleransi Rapat di Hotel

288

GUBERNURAN – Kebijakan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) agar pegawai negeri sipil (PNS) tidak menggelar rapat di hotel sepertinya masih belum bisa maksimal di Pemprov Jateng. Selama ini masih banyak kegiatan di pemerintah daerah yang kerap dilakukan di hotel.

Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo mengaku mendukung kebijakan tersebut. Ia memastikan untuk kegiatan rapat sehari bisa menggunakan ruangan milik aset pemprov. Tapi ketika kegiatan besar dan mengundang pemerintah kabupaten/kota masih diberi toleransi untuk menggelar di hotel. ”Jika sehari di ruangan sendiri, tapi kalau lebih sehari dan kegiatan besar ya dibolehkan di hotel,” katanya.

Ia menegaskan, untuk proses adaptasi tersebut membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Untuk mengoptimalkan kebijakan ini setidaknya waktu sampai akhir tahun sudah cukup. Sehingga PNS juga tidak kaget, dan bisa melakukan kebijakan itu dengan maksimal. Kebijakan itu dinilai merupakan salah satu terobosan pemerintah untuk penghematan anggaran. ”Sebenarnya bukan hanya masalah tempat rapat di hotel atau di ruang, yang penting sifat rapat bisa maksimal. Kebijakan ini kan untuk penghematan, jadi harus didukung,’ tambahnya.

Sekda Pemprov Jateng, Sri Puryono mengaku, siap untuk menjalankan kebijakan tersebut. Terlebih kebijakan itu demi tujuan yang positif dan untuk penghematan anggaran. Untuk kegiatan besar, akan dimaksimalkan penggunaan sejumlah aset Pemprov. Seperti Hotel Kesambi Hijau, Hotel Tlogo Bawen, atau Gedung di sejumlah Bakorwil. ”Kalau hanya untuk rapat masih cukuplah. Pemerintah juga memiliki aset yang bagus dan merupakan milik sendiri,” katanya.

Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Jateng, Heru Isnawan mengaku khawatir dengan kebijakan tersebut. Karena diakui atau tidak, kebijakan itu akan menurunkan pendapatan hotel di Jateng. karena diakui atau tidak, selama ini lebih dari 50 persen pengguna jasa hotel dari pemeirntahan. ”Jika hotel sepi, maka akan berdampak pada Pendapatan Asli Daerah (PAD). Karena pajak hotel dan restoran sebesar 10 persen dari pendapatan kotor,” katanya. (fth/zal/ce1)