Kejati Jateng Supervisi Kejari

308
Hartadi. (BUDI SETYAWAN/RADAR SEMARANG)
Hartadi. (BUDI SETYAWAN/RADAR SEMARANG)
Hartadi. (BUDI SETYAWAN/RADAR SEMARANG)

KENDAL—Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Jateng, Hartadi menyatakan akan melakukan supervisi kepada seluruh Kejaksaan Negeri (Kejari) di provinsi ini. Supervisi terutama dilakukan dalam hal penanganan kasus korupsi di wilayah hukum masing-masing Kejari.

“Tidak hanya penanganan perkara saja, tapi semua temuan-temuan di Kejari yang kurang baik akan kami lakukan supervisi dan pendampingan. Bahkan hal teknis, seperti cara penyimpanan barang bukti, cara penyimpanan berkas perkara dan sebagainya,” ujarnya di sela kunjungannya di Kejari Kendal, Senin (1/12) kemarin.

Sejauh ini, dari hasil pemantauannya di 18 Kejari di Jateng yang telah ia kunjungi masih belum ada pengelompokan penyimpanan berkas secara rapi. Ia berharap, berkas perkara tidak hanya disimpan dalam bukti hard copy saja tapi soft copy. “Sehingga sewaktu-waktu dibutuhkan bisa diakses tidak harus bongkar gudang,” jelasnya.

Dalam hal penanganan perkara korupsi, pihaknya tidak akan memberikan target jumlah penanganan perkara. Namun sebisa mungkin dengan adanya supervisi, ia akan mengoptimalkan SDM yang ada di tiap-tiap Kejari agar temuan-temuan bisa ditindaklanjuti.

Sebab menurut Hartadi, target perkara justru akan memberikan kesan penanganan perkara di Kejaksaan hanya mengada-ada saja. “Target perkara korupsi dulu memang ada. Sekarang sudah tidak ada target, jadi yang ada itu saja yang ditangani secara optimal,” tandasnya.

Kepala Kejari Kendal, Yeni Andriyani mengatakan saat ini pihaknya sedang menangani perkara korupsi pengadaan kursi Stadion Utama Kendal 2013 senilai Rp 2 miliar. Pihaknya telah menetapkan dua orang tersangka. Yakni Direktur CV Idola Perdana inisial FH selaku pihak ketiga atau pelaksana pekerjaan. Satu lainnya seorang PNS di Kendal berinisial CU selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom).

Penyidik sejauh ini sedang mengumpulkan barang bukti untuk kepentingan penyidikan. Yakni dengan memeriksa dokumen pekerjaan dan memeriksa saksi-saksi. “Saat ini sudah ada beberapa barang bukti dokumen yang ada pada penyidik,” tandasnya.

Dalam kasus ini kedua tersangka dijerat dengan Pasal 2 ayat 1 dan Pasal 3 Undang-undang (UU) nomor 31 tahun 1999 sebagaimana ditambahkan dalam UU nomor 20 tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Ancaman pidana jeratan dua pasal tersebut adalah 20 tahun penjara. (bud/ric)