Desak Tertibkan Pjs Kades Non PNS

267

DEMAK- DPRD Demak melalui Badan Legislasi (Baleg) mendesak Pemkab Demak untuk segera melakukan penertiban terhadap pejabat sementara kepala desa (Pjs Kades) yang direkrut dari non PNS. Sebab, berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, Pjs Kades harus dari PNS.
Kepastian ini diperoleh Baleg DPRD Demak ketika berkonsultasi ke Kemendagri dan Dirjen Pemerintahan Desa (PMD) di Jakarta lalu. Ketua Baleg, Nur Wahid mengatakan, mayoritas Pjs Kades di Demak statusnya tidak PNS. “Karena itu, kita meminta Pemkab untuk menertibkan Pjs itu. Pjs harus PNS sesuai UU Desa yang baru tersebut,” katanya, kemarin.

Dia menambahkan, saat ini Demak sedang dalam masa transisi karena rata-rata jabatan Kades telah habis mulai Agustus lalu. Ada pula yang habis November serta Februari 2015 nanti. Konsultasi ke Kemendagri tersebut, kata dia, juga untuk mencari solusi tentang rencana pembuatan perda tentang pemilihan kepala desa (Pilkades). Namun, soal perda Pilkades ini masih menunggu terbitnya Permendagri dulu.

Menurutnya, ada beberapa Permendagri yang sedang ditunggu. Yakni, soal Pilkades, rencana pembangunan desa, permusyawaratan desa, dan terkait keuangan desa. “Tapi, kalau soal Pjs Kades tidak perlu menunggu Permendagri. Sebab, ketentuan dalam UU Desa yang baru sudah jelas bahwa Pjs Kades harus dari PNS. Toh, jabatan Pjs itu kan tidak selamanya sehingga PNS yang ditugaskan tidak akan mengganggu mengurangi pelayanan pada masyarakat,” jelasnya.

Bila Permendagri bisa turun dalam waktu dekat, maka Baleg DPRD menargetkan Januari atau Februari perda Pilkades sudah bisa ditetapkan. Nur Wahid menuturkan, hasil konsultasi juga diperoleh keterangan bahwa aset bengkok Kades desa dan perangkat akan masuk semua ke APBDes. (hib/ric)