Gubernur Digugat Rp 789 M

411
AJUKAN GUGATAN: Tim kuasa hukum PT IPU, Agus Dwiwarsono (kanan) dan Prof Yusril Ihza Mahendra saat mengajukan gugatan di PN Semarang kemarin. (AHMAD FAISHOL/RADAR SEMARANG)
 AJUKAN GUGATAN: Tim kuasa hukum PT IPU, Agus Dwiwarsono (kanan) dan Prof Yusril Ihza Mahendra saat mengajukan gugatan di PN Semarang kemarin. (AHMAD FAISHOL/RADAR SEMARANG)

AJUKAN GUGATAN: Tim kuasa hukum PT IPU, Agus Dwiwarsono (kanan) dan Prof Yusril Ihza Mahendra saat mengajukan gugatan di PN Semarang kemarin. (AHMAD FAISHOL/RADAR SEMARANG)

KRAPYAK – Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo kembali digugat. Setelah beberapa waktu lalu digugat atas Surat Keputusan (SK) tentang izin lingkungan kegiatan penambangan bagi pabrik Semen Indonesia di Rembang, kini ia kembali menghadapi gugatan dari PT Indo Perkasa Usahatama (IPU) atas perbuatan melawan hukum. Tak tanggung-tanggung, gubernur digugat ganti rugi materiil sebesar Rp 789 miliar dan ganti rugi imateriil Rp 873 miliar.

Selain Gubernur Jateng, pihak lain yang juga turut digugat, yakni Yayasan Pekan Raya Promosi Pembangunan (PRPP), PT PRPP, Badan Pertanahan Nasional (BPN) Pusat, BPN Wilayah Jawa Tengah, serta Kantor Pertanahan Kota Semarang.

Hal itu terungkap dalam sidang perdana gugatan perdata yang diajukan PT IPU di Pengadilan Negeri (PN) Semarang, Kamis (4/12).

Dalam materi gugatannya, tim kuasa hukum PT IPU menilai para tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum atas hak pengelolaan lahan (HPL) milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah di kawasan PRPP yang telah dikuasakan terhadap perusahaan kliennya.

Menurut kuasa hukum PT IPU, besarnya kerugiaan tersebut didasarkan pada perhitungan kerugian yang diderita para pemegang Hak Guna Bangunan (HGB) di atas HPL yang dikuasai PT IPU.

”Akibat perbuatan Kantor Pertanahan Kota Semarang yang memblokir seluruh sertifikat di atas HPL, ada sekitar 86 HGB yang tidak bisa dipindahtangankan. Begitu juga tidak bisa untuk dimintakan jaminan kepada pihak bank,” ungkap Agus Dwiwarsono, salah satu anggota tim kuasa hukum PT IPU di hadapan majelis hakim yang diketuai Dwiarso Budi Santiarto.

Dijelaskan, HPL tersebut merupakan hasil kesepakatan antara PT IPU dengan Yayasan PRPP yang merupakan bentukan mantan Gubernur Jateng HM Ismail pada 1987 untuk mengelola lahan seluas 237 hektare, dan berhak mendapatkan manfaat selama durasi 75 tahun.

Namun pada 2003, kata dia, ada upaya dari pemprov untuk meminta sertifikat HPL tersebut dengan alasan melakukan evaluasi. Alasannya, yayasan PRPP telah diganti dengan PT PRPP. Bahkan pada 2008, ada upaya kriminalisasi dengan melaporkan Direksi PT IPU ke Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri seolah-olah terjadi tindak pidana penggelapan.

”Atas surat kuasa gubernur kepada kejaksaan, telah berkali-kali dilakukan pemeriksaan terhadap pimpinan PT IPU. Namun akhirnya tidak terbukti ada unsur pidana,” imbuh kuasa hukum lainnya, Prof Yusril Ihza Mahendra.

Yusril menegaskan, sebenarnya pihaknya tidak hendak mengajukan gugatan dan mengungkap kasus ini. Berbagai upaya perdamaian juga telah dilakukan. Namun tidak membuahkan hasil yang diinginkan. Ia hanya menginginkan kepastian hukum, sehingga kliennya selaku investor tidak diperlakukan secara semena-mena.

”Dalam hal ini pemprov telah menganggap bahwa HPL itu milik mereka. Padahal sebenarnya HPL itu bukan hak. Negara hanya bisa menguasai bukan memiliki,” terangnya.

Setelah membacakan materi pokok gugatan, majelis hakim memerintahkan para pihak tergugat untuk memberikan tanggapan. Majelis hakim memberikan waktu dua minggu untuk mempersiapkannya. Sidang ditunda dan dilanjutkan kembali pada Kamis (18/12) dengan agenda pembacaan tanggapan.

”Memerintahkan semua pihak untuk hadir dalam persidangan selanjutnya tanpa melalui surat panggilan,” pungkas Dwiarso sebelum mengetuk palu tanda berakhirnya sidang.

Gubernur Ganjar Pranowo sendiri hingga tadi malam belum dapat dikonfirmasi. Ponselnya tidak aktif saat dihubungi. Sementara Sekda Jateng Sri Puryono menyatakan Pemprov Jateng siap dan fight menghadapi gugatan PT IPU tersebut.

”Sebelumnya kita juga sudah mengajak jalan damai, tapi tidak bisa. Ya sudah, kita hadapi saja,” katanya.

Menurutnya, pemprov sudah menggunakan jaksa Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jateng selaku pengacara negara terkait kasus tersebut. Jumlah jaksa pengacara negara tersebut ada sekitar 7 orang.

Dikatakan Sri Puryono, kasus tersebut sudah berproses di pengadilan. Ditanya mengenai nilai gugatan yang cukup fantastis, mencapai ratusan miliar, dia mengaku tidak tahu cara PT IPU menghitungnya.

Dia mengatakan, status HPL menandakan lahan PRPP tersebut dikuasai pemerintah. Pemprov, lanjutnya, sudah meminta PT IPU untuk menunjukkan sertifikat-sertifikat asli lahan di kawasan tersebut. Sebab, secara administrasi, sertifikat seharusnya ada pada PT IPU. ”Mereka mengatakan keberadaan sertifikat sedang dicari, jadi kita tanyakan,” ungkapnya.

Sertifikat-sertifikat asli tersebut diminta pemprov, sebab pihaknya akan menerbitkan Hak Guna Bangunan (HGB) di atas HPL. Tujuannya, agar lahan aset pemprov tersebut dapat dimanfaatkan dan menjadi sumber pendapatan asli daerah (PAD). Namun hingga kini sertifikat tersebut belum diberikan oleh PT IPU. (fai/ric/aro/ce1)