Diduga Ada Pungli Dalam Pelayanan Adminduk

370

UNGARAN- Sejumlah petugas pelayanan administrasi kependudukan di tingkat kelurahan hingga kecamatan di Kabupaten Semarang diduga kuat masih melakukan pungutan liar (pungli). Padahal sesuai aturan dalam UU No 24 Tahun 2013 tentang perubahan UU 23Tahun 2006 tentang Administrasi Kependududkan (Adminduk) tidak ada pungutan biaya kepada masyarakat ketika mengajukan pembuatan dokumen Adminduk.

Ketua Fraksi PDIP DPRD Kabupaten Semarang, The Hok Hiong mengatakan, pihaknya menduga ada pungutan liar oleh petugas pelayanan adminduk di kelurahan dan kecamatan. Pihaknya mengetahui setelah ada laporan masuk dari masyarakat kepadanya. Alasan penarikan biaya itu sebagai sumbangan sukarela yang diterapkan di kelurahan hingga kecamatan.“Ada pengaduan masyarakat terkait pungutan tersebut. Alasannya penarikan uang itu sebagai sumbangan sukarela di kecamatan dan kelurahan. Misalnya ada warga mengurus surat keterangan pindah, surat pengantar pengurusan akta kelahiran dan akta kematian. Mereka dimintai sumbangan sukarela,” kata The Hok, Senin (8/12) kemarin.

Menurut The Hok, penarikan pungutan tersebut tidak jelas masuknya ke mana. Pihaknya meminta agar praktek tersebut tidak dilanjutkan. Sebab melanggar kententuan yang telah ditetapkan tentang adminduk. The Hok meminta pengurusan Adminduk di kelurahan, kecamatan maupun Dispendukcapil agar lebih baik dan tidak ada pembebanan biaya sesuai yang diamanatkan Undang-undang Adminduk. “Sumbangan itu jelas tidak masuk PAD (pendapatan asli daerah), lalu kemana masuknya. Birokrat itu bukan lagi penguasa tetapi pelayan public, jadi birokrat di sini harus bekerja melayani masyarakat sesuai aturan,” kata The Hok.

Terkait masalah tersebut Kabid Kependudukan Dispendukcapil Kabupaten Semarang, Agus Saryanto membantah adanya penarikan biaya dalam pengurusan Adminduk di Kantor Dispendukcapil. Pihaknya juga sudah mensosialisasikan UU Adminduk ke kecamatan dan kelurahan/desa sejak Januari 2014.
“Di tingkat kabupaten (Dispendukcapil) saya jamin tidak ada (pungutan). Saya juga meminta pengurusan dokumen Adminduk di kelurahan dan kecamatan tidak boleh ada pungutan, saya sudah koordinasi dengan Bagian Tapem (tata pemerintahan) untuk masalah tersebut. Kita sudah sosialisasi dan pasang banner pelayanan adminduk,” tutur Agus.

Agus menambahkan, untuk pelayanan tidak dipungut biaya. Namun jika ada keterlambatan pengurusan Adminduk ada denda sesuai Perda No 7 Tahun 2009 dan Perda tersebut akan direvisi tahun 2015 ini. Misalnya keterlambatan pengurusan akta kematian sesuai Perda No 7/2009 dendanya Rp 15 ribu. (tyo/zal)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.