Wacanakan Otorita Rawa Pening

377
KLANTE: Untuk mengatasi meluasnya Enceng Gondok di Rawa Pening, Pemerintah Provinsi Jateng membangun klante dari beton. Klante tersebut dikonstruksi seperti jembatan sehingga juga difungsikan untuk akses jalan. (FOTO: PRISTYONO/RADAR SEMARANG)
KLANTE: Untuk mengatasi meluasnya Enceng Gondok di Rawa Pening, Pemerintah Provinsi Jateng membangun klante dari beton. Klante tersebut dikonstruksi seperti jembatan sehingga juga difungsikan untuk akses jalan. (FOTO: PRISTYONO/RADAR SEMARANG)
KLANTE: Untuk mengatasi meluasnya Enceng Gondok di Rawa Pening, Pemerintah Provinsi Jateng membangun klante dari beton. Klante tersebut dikonstruksi seperti jembatan sehingga juga difungsikan untuk akses jalan. (FOTO: PRISTYONO/RADAR SEMARANG)

UNGARAN- Permasalahan danau Rawa Pening seluas 2.670 hektar yang berada di tiga Kecamatan yakni Ambarawa, Banyubiru, dan Tuntang tersebut benar-benar membuat pening Pemerintah Kabupaten Semarang. Sebab anggaran yang digelontor hingga miliaran tidak menunjukan hasil yang maksimal. Bahkan ada gagasan pembentukan Daerah Otorita Rawa Pening, sehingga penanganannya dapat benar-benar maksimal.

Menurut Bupati Semarang, Mundjirin, penanganan Rawa Pening sudah menghabiskan anggaran cukup banyak. Anggaran tersebut dikeluarkan dari masing-masing Kementerian yang berkaitan dengan Rawa Pening seperti Kementerian Perikanan, Pekerjaan Umum, Energi Sumber Daya Mineral, Pertanian dan Pariwisata. Namun menurut Bupati anggaran yang cukup besar tersebut kurang efektif karena penangannya hanya sepotong-sepotong. “Semua Kementerian mengeluarkan anggaran sendiri-sendiri untuk Rawa Pening. Ternyata penanganannya seperti itu kurang efektif,” kata Bupati, kemarin.

Bupati berharap ada anggaran dari pusat yang khusus penanganan Rawa Pening secara tuntas. Anggaran tersebut bisa masuk ke Pemerintah Daerah untuk dikelola. Jika anggaran tersebut tidak bisa masuk ke APBD, Bupati mempunyai gagasan pembentukan daerah otorita seperti yang diterapkan di Batam. Yakni sebuah Lembaga Pemerintah yang ditunjuk dan memilik berperan melakukan penanganan di daerah tersebut. “Dibuat daerah otorita seperti Batam. Sehingga anggaran dikelola oleh otorita. Jadi nantinya otorita bisa dikelola pusat atau daerah,” ungkap Bupati.

Pembentukan daerah otorita akan memudahkan penanganan Rawa Pening. Apalagi di Rawa Pening masih ada pengkotak-kotakan batas penanganan. Bupati mencontohkan, adanya pembagian wilayah patok merah hingga tengah rawa masuk wilayah yang ditangani Pemerintah Provinsi. Dari patok merah hingga daratan di tangan Pemerintah Kabupaten. “Jadi seperti masih ada bangunan di sana (Kampoeng Rawa) itu masuk kewewenangannya provinsi. Karena itu menjadi wewenangnya provinsi maka perizinannya dari sana,” imbuh Bupati.

Bupati juga menyampaikan bahwa dana bantuan dari pemerintah pusat ke daerah untuk kesehatan, pertanian dan pendidikan juga telah dihentikan. Termasuk dana penanganan untuk Rawa Pening. Alasannya, ada kebijakan dari pemerintah pusat agar APBN tidak kolep karena terlalu berat memberikan bantuan ke daerah.

Sementara itu anggota Komisi C DPRD Kabupaten Semarang, Sarwono mengatakan, ada kemungkinan bantuan yang tidak turun disebabkan karena tidak dikelola dengan baik. Sehingga ketika dilakukan penilaian Pemerintah Pusat menganggap tidak ada perkembangan signifikan. Sarwono juga menilai gagasan pembentukan otorita untuk penanganan Rawa Pening bisa saja diterapkan. Tetapi menurut Sarwono hal itu kurang efektif. “Sebenarnya saya tidak sependapat jika dibuat daerah otorita. Tanpa daerah otorita saja sebenarnya sudah bisa berjalan kalau serius melaksanakan. Sebab saat ini sudah ada alokasi sendiri-sendiri sesuai aturan, misalnya provinsi, pemkab dan kementerian hak penanganannya sudah ada alokasinya. Tinggal memaksimalkan saja,” imbuhnya. (tyo/zal)