Bangun 129 Paket Jalan, Dana Rp 2,1 Triliun

290

GUBERNURAN – Prioritas Pemprov Jateng di tahun 2015, masih di bidang infrastruktur. Ada 129 paket jalan yang dialokasikan Rp 2,1 triliun. Namun proses pembangunan secara fisik baru akan dilakukan Maret 2015 mendatang, karena saat ini masih tahap pelelangan.

Kepala Bidang Bina Teknis Dinas Bina Marga Jateng, Hanung Triyono menegaskan bahwa proses pembangunan proyek dengan panjang beragam, baru tahap lelang. Mulai dari dua kilometer sampai delapan kilometer dengan panjang totalnya sekitar 350 km. Pembangunan jalan provinsi masih dalam tahap penayangan Rencana Pengadaan Umum (RUP) di Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE). ”Alokasi anggaran untuk pembangunan jalan sebesar Rp 2,1 triliun. Sekarang dalam proses lelang dan diprediksi selesai bulan Desember ini,” katanya.

Ia menambahkan, pengerjaan fisik pembangunan jalan baru akan dijadwalkan Maret 2015 mendatang. Ia menargetkan, proyek pembangunan jalan selesai akhir tahun. ”Di Jateng, panjang jalan provinsi Jateng sekitar 2.565 km. Saya memastikan kondisinya dalam keadaan sedang dan baik pada 2018,” imbuhnya.

Tidak hanya, perbaikan dan penguatan jalan, pemprov juga akan melakukan pemeliharaan rutin jalan, rehabilitasi jalan, dan pemeliharaan berkala jalan. Untuk pembangunannya, diprioritaskan jalan alternatif. Seperti jalan alternatif Bantarsari-Jatibarang-Jatinegara-Radudongkar- Kesesi- Kajen Pekalongam- Wonotnggal-Bawang- Sukorejo- Boja- Cangkiran- Ungaran. ”Ada beberapa jalan yang dibangun dan ada perawatan. Pemprov ingin semua jalan bisa mulus, agar masyarakat bisa menikmatinya,” tambahnya.

Wakil Ketua Komisi D DPRD Jateng, Hadi Santoso berharap, pemprov bisa mematangkan pembangunan jalan. Sebab, pengerjaannya bareng dengan musim hujan. Harus ada penentuan titik, agar pembangunan tidak bareng dan tidak mengganggu aktivitas masyarakat umum.

”Harus dipetakan, jangan sampai jalan rawan banjir dibangun dulu, karena akan menyebabkan kebanjiran. Dampak pembangunan ini, pasti bakal berpotensi terjadinya kemacetan cukup besar. Karena itu, masyarakat harus bisa memakluminya,” katanya. (fth/ida/ce1)