Kejati Klaim Selamatkan Rp 6,7 M

339

PLEBURAN–Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jateng mengklaim telah berhasil menyelamatkan keuangan negara akibat korupsi selama tahun 2014 sebesar Rp 6,7 miliar dan 18.103 USD. Selain itu, bersama dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) mereka juga mengklaim berhasil melakukan penyidikan atas sejumlah kasus tindak pidana korupsi di antaranya menyeret sejumlah kepala daerah dan pejabat publik di wilayah Jawa tengah.

ˮKasus korupsi yang disidik Kejari sebanyak 103 perkara korupsi dan 1 perkara TPPU (Tindak Pidana Pencucian Uang). Sementara penyidikan yang ditangani Kejati sebanyak 25 perkara korupsi dan 1 TPPU. Penuntutan sebanyak 148 perkara,” ungkap Kepala Kejati Jateng, Hartadi saat menggelar jumpa pers Hari Anti Korupsi Sedunia di kantornya, Selasa (9/12).
Ditambahkan, selain Kejati, penyelamatan keuangan negara juga berhasil dilakukan oleh Kejari-Kejari di seluruh Jateng. Total penyelamatan yang dilakukan di seluruh Kejari Jateng mencapai Rp 10,3 miliar dan berhasil menyita aset serta bangunan berupa 16 unit rumah dan 3 unit mobil.

“Di antara mantan kepala daerah dan pejabat publik yang masih dalam proses persidangan adalah mantan Bupati Karanganyar Rina Iriani Sri Ratnaningsih, mantan Bupati Kendal Siti Nurmarkesi, dan mantan Bupati Kudus M Tamzil,” ungkapnya didampingi Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Jateng, Masyhudi.

Dalam kesempatan yang sama, Hartadi juga mengaku telah berhasil menangkap sejumlah buron kasus Korupsi yang menjadi Daftar Pencarian Orang (DPO). Menurutnya, pada tahun 2014 sebanyak 22 orang telah berhasil ditangkap dan masih ada 28 lainnya yang masih DPO. Jumlah tersebut termasuk yang sudah inkrah (memiliki kekuatan hukum tetap) maupun masih proses penyidikan.

“Salah satu kendalanya adalah dari awal tersangka tidak ditahan, atau mendapatkan penangguhan saat persidangan. Sehingga ketika kasus itu telah inkrah, yang bersangkutan tidak diketahui keberadannya,” ujarnya.
Hartadi menegaskan, permasalahan korupsi adalah masalah bersama. Oleh sebab itu, untuk melakukan pemberantasan diperlukan adanya kerjasama dari berbagai pihak. Yaitu dengan memberi informasi ketika mengetahui keberadaan buron. “Hal ini menjadi tanggung jawab kita semua,” pungkasnya. (fai/ida)