Lima RS Swasta Tolak KSS

481
RIZAL KURNIAWAN/RADAR SEMARANG
RIZAL KURNIAWAN/RADAR SEMARANG
RIZAL KURNIAWAN/RADAR SEMARANG

BALAI KOTA – Program Kartu Semarang Sehat (KSS) rupanya belum didukung seluruh rumah sakit (RS) yang ada di Kota Semarang. Lima RS swasta masih menolak program pemkot di bidang kesehatan itu. Hal tersebut ditunjukkan dengan mangkir alias tidak menghadiri rapat sosialisasi KSS bersama Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi di lantai 8 Gedung Moch Ikhsan, Selasa (9/12).

Dalam sosialisasi program KSS, pemkot mengundang semua pimpinan RS dan puskesmas se-Kota Semarang, baik RS pemerintah maupun swasta. Dengan harapan semua pihak pelayanan kesehatan mendukung program KSS untuk masyarakat kurang mampu. “Jangan sampai masyarakat yang membawa KSS ke rumah sakit itu ditolak. Mari yang belum mendukung KSS, kita dukung bareng-bareng untuk mewujudkan warga Kota Semarang ini menjadi lebih sehat,” ajak wali kota.

Wali kota yang akrab disapa Hendi ini menyatakan, semua peserta yang hadir berkomitmen untuk melayani pasien pemilik KSS. Dukungan tersebut segera direalisasikan di setiap RS baik negeri maupun swasta paling tidak dengan menyediakan kamar khusus pasien KSS minimal 6-8 unit. “Sehingga bila ada pasien, langsung bisa ditangani penyakitnya,” harapnya.

Hendi menerangkan, KSS adalah produk baru tapi stok lama yang sudah berjalan sejak dulu dengan nama Jamkesmaskot (jaminan kesehatan masyarakat kota). “Sehingga jangan kaget dengan sekarang yang mana labelnya sudah berganti menjadi KSS,” urainya.

Sementara berkaitan dengan distribusi KSS ke masyarakat akan dilakukan secara bertahap. Untuk tahun ini baru 782 kartu. “Sedangkan sisanya sebanyak 103 ribu kartu akan didistribusikan pada tahun 2015 mendatang,” katanya.

Hendi menyayangkan masih ada lima RS yang tidak mendukung program Pemkot Semarang di bidang kesehatan ini. Meski begitu pihaknya tetap akan melakukan pendekatan kepada pihak RS yang menolak tersebut. Wali kota menilai ketidakhadiran pihak RS tersebut sudah menjadi bukti jika tidak mendukung program dari pemerintah.

“Sosialisasi ini akan kita lanjutkan di tahap-tahap berikutnya, karena tadi kita melihat masih ada lima RS yang belum bisa men-support gerakan KSS ini, yakni RS Hermina Pandanaran, RS Hermina Banyumanik, RS Columbia Asia, RS St Elisabeth, serta RS Telogorejo. Kita akan coba lakukan pendekatan. Mereka kan lokasinya di Semarang, kenapa sih tidak mau menerima program untuk warga Kota Semarang,” terangnya. “Kita panggil tidak datang. Setelah ini akan kita adakan pertemuan dengan kelima RS tersebut,” tandasnya.

Kepala Dinas Kesehatan Kota (DKK) Semarang Widoyono menargetkan, seluruh KSS akan terdistribusikan pada April 2015 mendatang. Widoyono membeber, kendala dari program KSS selama ini adalah masalah sosialisasi. Meski begitu, pihaknya akan memperluas sosialisasi kepada lurah, camat, dan semua lapisan masyarakat. “Program KSS ini untuk memotong rantai birokrasi RS, kalau selama ini memakai surat rekomendasi dari DKK, tapi sekarang tidak perlu,” terangnya.

Widoyono menjelaskan, pasien yang akan menggunakan KSS di RS hanya melampirkan foto kopi KTP tanpa perlu membawa surat rujukan, bisa langsung diterima di 13 RS yang tersebar di Kota Semarang. Yakni, RSUP dr Kariadi, RSUD Kota Semarang, RS Panti Wilasa Citarum, RS Roemani, RS William Booth, Balai Kesehatan Paru Masyarakat (BKPM) Wilayah Semarang, RST Bhakti Wira Tamtama, RS Tugurejo, RSJD Dr Amino Gondohutomo, RS Panti Wilasa Dr Cipto, RSI Sultan Agung, Balai Kesehatan Indera Masyarakat (BKIM) Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dan RS Permata Medika.

“Masih ada 5 RS yang belum bisa menerima KSS yakni RS Hermina Atas, RS Columbia Asia, RS Tlogorejo, RS Hermina Bawah, dan RS Elisabet. Pemkot akan melakukan pendekatan khusus melalui pemanggilan tatap muka ke wali kota,” jelas Widoyono di sela-sela selesai acara tersebut.

“Terkait program ini kita akan terus melakukan sosialisasi dengan rumah sakit dan puskesmas se-Kota Semarang, sehingga ke depan tidak ditemui pasien yang ditolak menggunakan KSS,” imbuhnya.

Kepala DKK Semarang Widoyono mengakui, rumah sakit yang masih belum mau menerima pasien pemegang KSS, beralasan belum ada sosialisasi dan penjelasan klaim pembayaran. Namun menurutnya, sebenarnya sosialisasi sudah pernah dilakukan hanya mungkin butuh kejelasan. “Karenanya, nanti kita lakukan pendekatan lagi supaya mereka jelas mengenai sistem pelayanan dan mekanisme klaim pembayaran,” katanya.

Dia mengatakan, sistem pelayanan pasien pemegang kartu KSS sama seperti pelayanan pasien Jamkesmaskot yang pernah berjalan. Pasien diminta KSS-nya untuk dicek di database online kemudian dicocokkan datanya. Setelah itu dilakukan perawatan sesuai ketentuan dalam program KSS.

“Sedangkan jika ada warga miskin tidak ada dalam database, maka seperti yang sudah berlaku diminta untuk membuat SKTM (surat keterangan tidak mampu) dari kelurahan dan Dinas Kesehatan,” terangnya.

Sedangkan soal klaim pembayaran, Widoyono meminta rumah sakit tidak perlu khawatir karena pemkot menyediakan anggaran sebesar Rp 70 miliar. Anggaran tersebut sebesar Rp 35 miliar atau setengahnya untuk anggaran 2015.

Dia menjamin pembayaran klaim dari rumah sakit tidak akan terjadi keterlambatan. Selama klaim perawatan cepat masuk ke Dinas Kesehatan, maka pembayaran akan secepatnya dilakukan. “Satu bulan setelah perawatan pasien bisa diklaimkan, kemudian kita berikan pembayaran,” tegasnya.

Widoyono mengakui masih ada lima rumah sakit swasta yang belum mau menjalankan program KSS karena soal tarif. Skema tarif dalam program KSS ini memang mengharuskan rumah sakit swasta menerapkan tarif sesuai dengan yang berlaku di RSUD Ketileng. Hal ini diakui menyebabkan ada selisih, karena tarif di rumah sakit swasta lebih tinggi. Pihaknya akan melakukan pendekatan supaya kelima rumah sakit itu mau memahami dan menjalankan program.

“Kita belum akan bicara sanksi, tapi akan lebih menekankan upaya persuasif supaya mereka mau,” tandasnya.
Terpisah, Operations Manager RS Columbia Asia, Dewi Febrianti, mengakut tidak mendapat undangan sama sekali dari Pemkot Semarang maupun DKK terkait sosialisasi KSS. “Kalau ada undangan kami selalu dan pasti datang. Tapi selama ini tindak ada undangan ke kami (sosialisasi KSS),” terangnya kepada Radar Semarang.

Disinggung mengenai program. KSS, pihaknya juga mengaku tidak tahu. “Tidak tahu informasinya (KSS) seperti apa, karena belum ada sosialisasi,” tandasnya.

Direktur RSU Hermina Pandanaran, dr Hadi Wibowo MMR membantah jika rumah sakitnya menolak program KSS. Pihaknya siap membantu program Pemkot Semarang dalam memberikan pelayanan bagi pengguna KSS. Pihak RSU Hermina bersedia memberikan pelayanan fasilitas di kelas 3 saja.

“Kami hanya bisa membantu di kelas 3 saja. Kalau kelas 1 dan 2 tentu itu tidak bisa. Tapi, pada prinsipnya saya setuju adanya program KSS dalam membantu warga miskin yang membutuhkan . Apalagi pengobatan itu kan bisa mencapai puluhan juta hingga ratusan juta,” ungkapnya kepada Radar Semarang, Selasa, (9/12).

Dia mengatakan, pihaknya mengakui belum tahu persis program KSS yang diluncurkan Pemkot Semarang. Namun pihaknya berharap agar program ini tepat sasaran.

“Harus dipilah-pilah. Kami juga belum tahu program KSS ini sama dengan program sebelumnya seperti Jamkesmaskot atau Jamkesmas. Apa namanya saja yang diubah. Apalagi ini kan berhubungan dengan uang,” ujarnya.

Menurutnya, kerja sama antara Pemkot Semarang dengan RS swasta dipastikan akan berjalan. Hanya saja, dalam menggandeng kerjas ama dengan RS swasta harus ada MoU.

“Harus ada MoU terlebih dahulu. Pembayaran dan klaim nanti lewat mana? Kan belum diatur. Tapi, jika nantinya ada surat edaran, kami juga akan berpartisipasi,” katanya. (zal/mg9/aro)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.