Broker Cairkan Dana secara Tunai

364

MANYARAN–Pencairan dana program asuransi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Semarang 1999-2004 senilai Rp 1,728 miliar diketahui tidak dilakukan secara transfer. Namun diambil secara tunai oleh broker Hatmi Handayani (terpidana) yang telah mendapat kuasa dari mantan Kepala Cabang PT Pasaraya Life, I Nyoman Wiryadarma (terpidana).

Hal itu terungkap berdasarkan keterangan saksi dalam sidang lanjutan dugaan korupsi asuransi fiktif APBD Kota Semarang 2003 jilid IV dengan terdakwa 14 mantan agggota DPRD Kota Semarang periode 1999-2004 yang digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Semarang, Rabu (10/12) kemarin.

Dua saksi yang dihadirkan, yakni Agustin Lusin, mantan Kepala Bidang Pembiayaan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kota Semarang, dan Bambang Yulianto yang saat itu menjadi teller di Bank Jateng.

Dalam kesaksiannya, Agustin menjelaskan bahwa sebagai Kepala Bidang Pembiayaan DPKAD Kota Semarang ia bertugas meneliti dan mengoreksi semua permintaan pembiayaan belanja pegawai maupun pembangunan pada setiap unit kerja di Pemkot Semarang. Selain itu, ia juga menerbitkan surat perintah mengambil uang (SPMU).

“Waktu itu, memang ada permintaan oleh satuan kerja DPRD yang diajukan kepada Wali Kota cq DPKAD dengan nominal Rp 1,728 miliar. Yaitu untuk pembayaran asuransi jiwa anggota DPRD Kota Semarang,” ungkapnya di hadapan majelis hakim yang diketuai Antonius Widijantono.

Ditambahkan, penerbitan SPMU dilakukan berdasarkan adanya surat perjanjian kontrak (SPK). Dalam hal ini, telah ada kesepakatan antara Sekretaris DPRD atau Sekwan selaku pembuat kontrak dan PT Pasaraya Life, selaku rekanan. “Tugas saya sebatas mengeluarkan SPMU saja,” ujarnya saat ditanya tentang keterlibatan terdakwa.

Sementara itu, saksi Bambang Yulianto dalam kesaksiannya mengaku pernah menerima SPMU yang diterbitkan DPKAD Kota Semarang untuk pembayaran asuransi kepada anggota dewan. Namun pencairan dana itu tidak dilakukan oleh mantan Kepala Cabang PT Pasaraya Life, I Nyoman Wiryadarma selaku rekanan asuransi. “Ada pegawai asuransi yang membawa kuasa dari I Nyoman Wiryadarma. Uang tersebut tidak ditransferkan ke rekening manapun,” terangnya.

Disinggung majelis hakim perihal prosedur kehati-hatian perbankan mengingat dana yang dicairkan jumlahnya tidak sedikit, Bambang berdalih mengacu kepada surat kuasa yang ada. Selain itu, ia juga telah mencocokkan identitas pengenal dan dan juga pemberi surat kuasa. “Tanpa itu, kami juga tidak dapat memberikannya,” imbuhnya.

Seperti diketahui, sebanyak 14 mantan anggota DPRD Kota Semarang periode 1999-2004 ditetapkan menjadi tersangka dalam dugaan korupsi asuransi fiktif APBD Kota Semarang tahun 2003 dan telah merugikan keuangan negara sekitar Rp 1,7 miliar.

Mereka didakwa telah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan dijerat dengan pasal berlapis yang disusun secara alternatif subsideritas. Pada dakwaan kesatu primer, dijerat Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang (UU) 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diperbarui dengan UU 20 Tahun 2001. Semetara dalam dakwaan kesatu subsider, dijerat Pasal 3 UU yang sama.

Untuk dakwaan kedua primer, terdakwa dikenakan Pasal 12 (b), subsider Pasal 5 ayat (2) dan lebih subsider Pasal 11 UU 31/1999. Kemudian dakwaan ketiga, terdakwa dikenakan Pasal 8 Jo Pasal 18 UU 31/1999. Sedangkan pada dakwaan keempat terdakwa dijerat Pasal 12 (b) ayat (2) Jo Pasal 12 (c). (fai/ida)