Kinerja Bupati Dinilai Kedodoran

308

UNGARAN–Kinerja pemerintahan Bupati Semarang Mundjirin dan Wakil Warnadi dianggap kedodoran. Bupati meski seorang dokter spesialis kandungan, namun dinilai belum mampu mengatasi masalah kesehatan.

Hal tersebut terungkap dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Semarang dengan agenda pandangan umum fraksi terhadap RAPBD 2015 yang dilaksanakan Rabu (10/12) pagi kemarin.

“Saudara Bupati adalah dokter spesialis kandungan, namun pada RAPBD tahun 2015 masih ada peningkatan angka kematian ibu dan bayi. Jadi hal itu perlu dicermati lagi, kenapa bisa seperti itu,” kata juru bicara Fraksi Keadilan Sejahtera (FKS) DPRD Kabupaten Semarang, Aisyah Nurul Hidayati.

Ditambahkan Ketua FKS, M Jauhari, pengantar nota keuangan RAPBD 2015 yang disampaikan bupati menyebutkan bahwa angka kematian bayi masih mengalami fluktuasi. Tetapi dalam nota tersebut jelas disampaikan ada peningkatan, yakni tahun 2010 sebanyak 10 per 1.000 kehamilan dan pada 2013 menjadi 11 per 1.000 kehamilan. Sementara angka kematian ibu sebanyak 101 per 100.000 kehamilan pada 2010 dan menjadi 120 per 100.000 kehamilan pada tahun 2013.

Penyebabnya ditengarai pelayanan yang masih kurang. Selain itu, disebabkan belum semua masyarakat khususnya dari kalangan bawah, dapat menikmati pelayanan kesehatan gratis.

“Jika menilik latar belakangnya sebagai dokter spesialis kandungan, bupati harus lebih konsen mengurusi persoalan itu. Sehingga angka kematian ibu dan bayi bisa ditekan. Katanya misi bupati memberikan pelayanan gratis, tetapi belum terealisasi. Hal itu tentunya membebani masyarakat sehingga tidak rutin memeriksakan diri,” ungkapnya.

Selain itu FKS juga menyoroti hubungan Bupati Mundjirin dengan Pimpinan DPRD yang kurang harmonis. Sehingga berdampak pada keterlambatan penyerahan RAPBD 2015.

Sementara itu Ketua DPRD Kabupaten Semarang, Bambang Kusriyanto membenarkan apa yang dipaparkan FKS. Bahkan F PDI Perjuangan juga mengkritisi hubungan ketidakharmonisan antara bupati dan Wakil Bupati, Warnadi. “Ya memang seperti itu realitanya. Komunikasi politik bupati dengan pimpinan DPRD kurang. Bahkan, hubungan bupati dengan wakilnya tidak harmonis,” ungkapnya.

Ditanya tentang pandangan fraksi di DPRD tentang kinerjanya selama memerintah di Kabupaten Semarang, Bupati Mundjirin tidak mau berkomentar banyak. “Saya harus jawab kepada DPRD. Kalau jawab sekarang, tidak etis. Tetapi semua itu adalah kritikan membangun, masukan yang positif,” tandasnya. (tyo/ida)