Bakar Dupa di Halaman Kantor Pertanahan

449
UNJUK RASA : Puluhan anggota Lindu Aji menggelar aksi tabur bunga, bakar dua dan doa bersama di halaman Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang meminta pembatalan HGB Nomor 10 milik PT Cendra Teks Indah Busana (CIB). (PRISTYONO/RADAR SEMARANG)
 UNJUK RASA : Puluhan anggota Lindu Aji menggelar aksi tabur bunga, bakar dua dan doa bersama di halaman Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang meminta pembatalan HGB Nomor 10 milik PT Cendra Teks Indah Busana (CIB). (PRISTYONO/RADAR SEMARANG)

UNJUK RASA : Puluhan anggota Lindu Aji menggelar aksi tabur bunga, bakar dua dan doa bersama di halaman Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang meminta pembatalan HGB Nomor 10 milik PT Cendra Teks Indah Busana (CIB). (PRISTYONO/RADAR SEMARANG)

UNGARAN-Puluhan anggota Yayasan Lindu Aji, Kamis (12/11) pagi kemarin menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang di Jalan Gatot Soebroto, Ungaran. Mereka datang mengenakan pakaian serba hitam dan mengusung keranda bertuliskan “Turut berduka cita atas matinya nurani Badan Pertanahan Nasional”.

Sampai di halaman depan Kantor Pertanahan, para anggota Lindu Aji membakar kemenyan dan menggelar doa bersama untuk memberangus mafia tanah. Aksi mereka berlangsung selama proses mediasi antara perwakilan Kantor Pertanahan, keluarga Sumariyah dan pihak perusahaan PT Cendra Teks Indah Busana (CIB).

Aksi tersebut untuk mendesak Kantor Pertanahan membatalkan surat hak guna bangunan (HGB) Nomor 10 milik PT Cendra Teks Indah Busana (CIB) yang dinilai cacat hukum. Sebab lahan milik Ny Sumariyah di Kecamatan Pringapus dikuasai dengan cara ilegal.

“Kami minta BPN (Badan Pertanahan Nasional yang sekarang menjadi Kantor Pertanahan) untuk membatalkan HGB Nomor 10. Jika tidak membatalkannya, berarti BPN pro-kapitalis,” kata Sekretaris Lindu Aji Kabupaten Semarang, Siswanto dalam orasinya.

Sementara itu, Ketua LBH Lindu Aji, Toni Triyanto yang mendampingi Ny Sumariah dalam mediasi mengatakan bahwa demo tersebut untuk memberi dukungan kepada keluarga Sumariyah selama menjalani mediasi. Sehingga Kantor Pertanahan mengembalikan hak-nya Ny Sumariyah yang dikuasai oleh PT CIB. Tetapi proses mediasi belum ada titik temu. Bahkan dalam rencana mediasi kemarin, perwakilan PT CIB tidak hadir. “Sampai saat ini tuntutan pengembalian tanah maupun pembelian tanah seharga Rp1,2 juta per meter persegi, belum direspons pihak PT CIB,” tutur Toni.

Terpisah, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang, Joko Suprapto mengatakan bahwa pihaknya siap memediasi sengketa tanah tersebut. Joko juga memastikan pihaknya tidak mempersulit upaya Sumariyah, sebab apa yang telah dilakukan sudah sesuai prosedur yang ditentukan.

“Kalau diminta pembatalan HGB Nomor 10 milik PT CIB, tentu harus ada dasarnya dan memenuhi syarat-syarat tertentu. Kami tidak mempersulit, tetapi memang aturannya harus ada syarat putusan pengadilan yang telah memperoleh ketetapan hukum tetap,” tutur Joko.

Seperti diberikan Radar Semarang sebelumnya, sengketa tanah keluarga Sumariyah dengan PT CIB telah terjadi sejak tahun 2003. Almarhum Nasrudin, suami Sumariyah memiliki tanah seluas 11.050 meter persegi di Desa Pringapus. Tanpa diketahui ahli waris, tanah tersebut beralih kepemilikan dengan munculnya HM 370 atas nama Samsudin.

Padahal ahli waris tidak pernah menjual tanah tersebut. Selanjutnya tanah tersebut dibeli PT CIB dan berganti status menjadi HGB Nomor 10. Dalam persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Ungaran tahun 2005, Samsudin dinyatakan terbukti bersalah karena memalsukan dokumen tanah bersama Muh Umar, Kades Pringapus saat itu dan keduanya divonis hukuman penjara lima bulan. (tyo/ida)