Perda SUSU Kurang Greget

302

KENDAL—Peraturan Daerah (Perda) Sak Uwong Sak Uwit (SUSU) yang dijalankan Pemkab Kendal 2013 lalu dinilai belum dilaksanakan dengan baik sampai ke masyarakat. Hal itu lantaran Perda nomor 3 tahun 2013 yang mewajibkan setiap pasangan yang akan menikah atau orang tua yang melahirkan anak untuk menanam pohon belum disambut baik oleh kepala desa.

Terbukti, sampai saat ini tidak ada kejelasan laporan terhadap pasangan pengantin yang menikah dan kelahiran anak yang sudah melaksanakan Perda SUSU dari kepala desa maupun kelurahan. Padahal, Perda tersebut sangat bermanfaat bagi masyarakat dan juga bisa melindungi bumi dari kerusakan.

Bupati Kendal, Widya Kandi Susanti mengatakan, kelemahan Perda SUSU lantaran tidak ada ketegasan dari kepala desa/kelurahan untuk menjalankannya. Yakni untuk mewajibkan kepada pasangan untuk menanam pohon sebelum menikah. “Alasan kepala kepala desa maupun kelurahan karena kesulitan mendapatkan lahan untuk menanam tanaman itu,” kata Widya, Kamis (11/12).

Semestinya, kata Widya, kepala desa bisa menyisakan sedikit tanah bengkok kepada warga yang memang tidak memiliki lahan sawah maupun kebun. Atau jika lahan bengkok sudah digunakan, maka pasangan pengantin bisa menanam pohon di tepi jalan maupun sungai desa.

Dia mengatakan tanaman bisa buah-buahan atau tanaman kayu lainnya. Namun ia menyarankan agar tanaman buah-buahan saja yang bisa disesuaikan dengan struktur daerahnya. “Nanti kalau sudah berbuah kan hasilnya bisa dinikmati bersama atau dijual. Bahkan jika ditanam di bengkok atau jalan desa, hasilnya bisa buat pemasukan kas desa,” ujarnya.

Terkait dengan Perda SUSU, salah satu Kepala Desa Bulak, Kecamatan Rowosari, Zaenal Alimin, mengaku kalau pihaknya sudah berupaya melaksanakannya. Namun kurang maksimal karena minimnya lahan untuk menanam pohon. “Kami menggunakan tanah desa yang dijadikan lapangan sepak bola. Jadi tanaman itu, kami tanam di pinggir lapangan,” katanya.

Indayani, warga Cepiring, mengatakan untuk menjalankan Perda SUSU memang harus ada ketegasan dari pemerintah. Yakni dicatat penanamannya, sehingga ketahuan dalam kurun waktu satu tahun ini sudah ada berapa pasangan pengantin maupun kelahiran anak yang sudah melaksanakan penanaman pohon. “Bagi pasangan pengantin ataupun orang tua yang melahirkan anak yang tidak melaksanakan harus diberikan sanksi yang tegas berupa denda atau kurungan. Sehingga masyarakat bisa menjalankan Perda dengan kesadarannya,” tandasnya. (bud/ric)