PNS Kena Demosi Lawan Bupati

479
MELAWAN : Penasehat hukum Bambang Tjatur bersama sejumlah PNS yang terkena demosi sedang memberikan keterangan pers, kemarin. (MUKHTAR LUTFI/Radar Kedu)
MELAWAN : Penasehat hukum Bambang Tjatur bersama sejumlah PNS yang terkena demosi sedang memberikan keterangan pers, kemarin. (MUKHTAR LUTFI/Radar Kedu)
MELAWAN : Penasehat hukum Bambang Tjatur bersama sejumlah PNS yang terkena demosi sedang memberikan keterangan pers, kemarin. (MUKHTAR LUTFI/Radar Kedu)

MUNGKID– Sembilan PNS Pemkab Magelang yang terkena penurunan jabatan memutuskan untuk melawan Bupati Magelang Zaenal Arifin. Mereka akan melayangkan somasi sebagai bentuk protes.

Mereka yang melawan adalah Dwi Koendarto, Bintoro, Untung Sujoko, Susanto, Moch Fauzi Yanuar Mauludi, Nurhidayati, Asyhari, R Andi Wibowo dan Solikin. “Somasi akan kami serahkan besok (hari ini),” kata penasehat hukum pejabat yang terkena demosi, Bambang Tjatur Iswanto kemarin (11/12).

Mereka menyomasi bupati terkait Surat Keputusan (SK) Bupati tertanggal 26 September 2014. Surat bernomor 821.2/123/kep/13/2014 itu berisi pemberhentian dalam jabatan struktural eselon III dan IV dan pengangkatan atau penunjukan eselon IV dan V.

Bambang berharap, somasi mendapat respons positif dari bupati dan mau menyelesaikan permasalahan secara musyawarah. Bila ditunggu sampai Kamis (18/12) tidak ada tanggapan, maka pihaknya segera menyampaikan somasi kedua.

Sebagaimana diketahui, pada 27 September lalu, Bupati Zaenal Arifin melantik 176 pejabat eselon II, III, IV dan V. Di antaranya terdapat 10 pejabat yang turun jabatan yakni, Dwi Koendarto, Bintoro, Untung Sujoko, Susanto, M Fauzi Yanuar Mauludi, Nurhidayati, Asyhari, R Andi Wibowo, Solikin, serta Nurcholis (almarhum).

Bambang menilai, sanksi demosi bagi para kliennya tersebut cacat prosedur. Tidak sesuai ketentuan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS. Khususnya pasal 23 ayat 1, pasal 24 ayat 1 dan 2, serta pasal 28.

Sesuai ketentuan pasal-pasal itu, lanjut dia, pejabat yang didemosi karena dinilai melanggar PP 53/2010 lebih dulu diperiksa atasannya langsung, atau pejabat yang berwenang. Hasil pemeriksaan secara tertutup, dituangkan dalam berita acara pemeriksaan (BAP).

“BAP tadi harus ditandatangani oleh pejabat pemeriksa maupun yang diperiksa. Langkah itu sama sekali tidak pernah dilakukan, sehingga klien kami tidak tahu telah melakukan kesalahan apa kok sampai dikenai sanksi,” tandasnya.
Sebelum ini, Bupati Magelang Zaenal Arifin menyatakan demosi tersebut diberikan sebagai sanksi para pejabat yang terlibat dalam politik praktis. Mereka membela salah satu calon dalam pilkada Labupaten Magelang beberapa waktu lalu. Sanksi ini, kata bupati sudah melalui mekanisme dan prosedur yang panjang. (vie/lis)