Tuntut Penuntasan Kasus HAM

337
TUNTUT HAM : Massa dari Jaringan Masyarakat Kendal (Jamak) saat melakukan aksi peringatan Hari HAM Internasional di Alun-alun Kaliwungu, Rabu malam. (BUDI SETYAWAN/RADAR SEMARANG)
 TUNTUT HAM : Massa dari Jaringan Masyarakat Kendal (Jamak) saat melakukan aksi peringatan Hari HAM Internasional di Alun-alun Kaliwungu, Rabu malam. (BUDI SETYAWAN/RADAR SEMARANG)

TUNTUT HAM : Massa dari Jaringan Masyarakat Kendal (Jamak) saat melakukan aksi peringatan Hari HAM Internasional di Alun-alun Kaliwungu, Rabu malam. (BUDI SETYAWAN/RADAR SEMARANG)

KENDAL—Sejumlah massa yang tergabung dalam Jaringan Masyarakat Kendal (Jamak) Rabu (11/12) malam menggelar aksi renungan peringatan hari Hak Azasi Manusia (HAM) Internasional. Massa menuntut penuntasan kasus-kasus HAM di Kendal.

Aksi puluhan orang dari Jamak yang dilakukan di Alun-alun Kaliwungu itu menarik perhatian pedagang dan pengunjung pasar sore. Dalam aksinya, Jamak mengelilingi alun-alun dengan membawa obor sebagai simbol HAM. Spanduk bertuliskan kampanye bersama memperingati Hari HAM Internasional dibentangkan sembari berorasi menuntut keadilan dan penuntasan kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi sejak 1965 hingga sekarang.

Dalam orasinya massa meminta penghentian praktik pelanggaran HAM di Indonesia khususnya di Kendal segera dituntaskan. Massa juga menyerukan penghentian pelanggaran HAM terhadap warga miskin. Terutama dalam hal kesehatan, pendidikan dan jaminan pekerjaan.

Sebab, di Kendal masih banyak warga miskin yang kesulitan untuk berobat, sekolah dan mendapatkan pekerjaan dengan gaji layak. “Sebab sudah tertera jelas dalam pembukaan undang-undang dasar negara menjamin pendidikan, pekerjaan dan kesehatan warga miskin,” ujar Koordinator aksi, Mardiyono.

Ia mengatakan pelanggaran HAM sejak tahun 1965, hingga sekarang masih banyak yang belum terselesaikan. Padahal Indonesia sudah mempunyai undang-undang yang mengatur tentang HAM. “Undang-undang HAM belum dilaksanakan baik dengan Indonesia. Terutama hak perempuan untuk memperoleh kedudukan sama di masyarakat. Sebab masih banyak perempuan yang merasa tidak aman saat keluar malam,” tuturnya.

Selain perempuan, juga anak-anak. Banyak anak-anak yang tidak dapat menikmati masa kecil secara layak. Sebab belum terpenuhinya hak anak untuk mendapatkan ruang bermain yang cukup.

Hal senada dikatakan Misrin. Ia berharap segera ada jaminan dari pemerintah untuk melindungi warga miskin, perempuan dan anak. Sehingga tidak ada lagi kesejangan sosial menjadikan masalah dalam negeri ini. “Pemerintah harus bisa memenuhi hak warga miskin untuk mendapatkan kedudukan sama dalam hal pendidikan, kesehatan dan pekerjaan,” tambahnya.

Usai melakukan kampanye dengan berkeliling alun-alun, massa kemudian menggelar renungan di bawah penerangan obor. Dalam pernyataan sikapnya, Jamak menyerukan penghentian segala bentuk pelanggaran HAM dalam hal pembangunan. Seperti pemerataan pembangunan infrastruktur jalan yang belum merata. (bud/ric)