Dewan Desak Pemkab Tutup CV Ever Green

323

UNGARAN- Komisi D DPRD Kabupaten Semarang melakukan tinjauan di lapangan khususnya di sejumlah perusahaan. Sebab ditengarai banyak perusahaan-perusahaan baru di Kabupaten Semarang yang tidak dilengkapi perizinan sesua peruntukannya. Hasil tinjauan di komisi D DPRD ditemukan sebuah perusahaan garmen milik CV. Ever Green di Desa Ndelik, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang yang melakukan penyalahgunaan izin bangunan. Sehingga komisi D meminta Pemerintah Kabupaten Semarang segera menutup pabrik garmen tersebut.

Sekretaris Komisi D DPRD Kabupaten Semarang, Bondan Marutohening, Senin (15/12) kemarin mengatakan, hasil tinjauan di lapangan ditemukan bahwa perizinan CV Ever Green tidak sesuai dengan peruntukkannya. Izin yang dikantongi Ever Green adalah gudang. Namun kenyataannya, digunakan sebagai operasional produksi garmen. Sehingga keberadaan Ever Green melanggar Perda Kabupaten Semarang No 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Semarang tahun 2011-2031. “Sesuaikan dengan Perda RTRW lokasi perusahaan itu bukan zona industri. Jadi jelas bahwa di sana areal larangan untuk pabrik,” tutur Bondan.

Pelanggaran lain yang ditemukan Komisi D adalah mempekerjakan karyawan di bawah umur, upah karyawan di bawah UMK (upah minimum kabupaten) dan karyawan belum didaftarkan sebagai peserta BPJS ketenagakerjaan. Bodan mengatakan dengan adanya temuan tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Semarang harus segera melakukan tindakan dengan menutup aktivitas di CV Ever Green. “Perizinannya tidak sesuai dan melanggar Perda No 6 Tahun 2011 tentang RTRW. Jadi kami memberikan rekomendasi ke Pemkab Semarang agar Ever Green ditutup,” tegasnya.

Lalu bagaimana dengan nasib karyawannya? Menurut Bondan, jika Ever Green Tuntang ditutup, maka perusahaan tersebut dapat mengalihkan karyawannya ke perusahaan induk di Ungaran Timur. “Masalah ini juga sebagai koreksi bagi BPMPTSP (Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu) agar lebih teliti mengeluarkan perizinan,” tuturnya.

Dikonfirmasi masalah tersebut Kepala BPMPTSP Kabupaten Semarang, Valeanto Soekendro membenarkan, bahwa pihaknya hanya mengeluarkan izin sebagai gudang, bukan produksi garmen. Pihaknya juga telah menyampaikan teguran agar perusahaan mengembalikan menjadi gudang lagi.“Teguran sudah kami sampaikan dan mereka minta toleransi waktu. Masalah tersebut juga masih kita bahas dalam rapat dengan SKPD terkait seperti BLH, Bappeda, DPU dan Dinsosnakertrans. Termasuk melibatkan camat dan kades, sebab karyawannya mencapai 150-200 orang warga sekitar pabrik,” ungkap Soekendro. (tyo/zal)