Setuju, Kelulusan Ditentukan Hasil Ujian Sekolah

319

KARANGTEMPEL – Wacana Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdas) untuk membuat porsi kelulusan siswa SMA, MA dan SMK menjadi 50 persen nilai ujian nasional (unas) dan 50 persen nilai ujian sekolah (US) mendapat tanggapan dari sejumlah kalangan. Sebelumnya, kriteria kelulusan pada 2014 ditentukan dengan perbandingan 70 persen nilai sekolah (rapor, Red) dan 30 persen nilai unas. Sedangkan pada 2013 nilai kelulusan ditentukan dengan perbandingan 60 persen nilai rapor dan 40% nilai unas.

Ketua Yayasan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Jateng, Sudharto, menilai, porsi kelulusan 50 persen nilai unas dan 50 persen nilai UN tersebut masih kurang. ”Seharusnya 100 persen nilai US, dan 0 persen unas. Cobalah pemerintah memercayakan kelulusan siswa kepada sekolah masing-masing,” ujar Sudharto kepada Radar Semarang, Senin (15/12).

Dikatakan, bagi negara-negara yang tidak memberlakukan adanya unas, mereka cenderung memercayakan kelulusan kepada sekolahnya. Guru diberikan kesempatan untuk melakukan evaluasi komperhensif kepada siswa.

”Dan itu dimulai sejak awal. Setiap anak dilihat nilai kognitif, afektif, psikomotoriknya bagaimana? Jadi, jika anak tersebut memiliki nilai 80 pada sebuah pelajaran, maka bisa dipastikan anak tersebut memang menguasai sebesar 80 persen di setiap aspek tadi. Imbasnya anak akan memiliki rasa kesadaran hingga 80 persen kepada negara,” terang Sudharto kepada Radar Semarang.

Infrastruktur di negara lain dalam memfasilitasi dunia pendidikan, dikatakan Sudharto, tidak menjadi persoalan, termasuk guru. Jika di sekolah tersebut terdapat guru non public officer, guru tersebut tetap mempunyai kepastian tentang sistem dan jumlah penggajiannya.

”Ketika dia menandatangani kontrak, dia pasti akan all out. Sebaliknya di kita kan tidak. Sarana lemah, guru lemah. Oleh karena itu, pemerintah mengambil alat ukur, yakni unas, namun sayangnya alat ukur tersebut tidak dapat mengukur sebagaimana mestinya,” katanya.

Menurut Sudharto, sekarang saatnya pemerintah mulai memercayakan kelulusan siswa kepada guru. Pembenahan guru harus dilakukan, mulai dari kejelasan nasib GTT (Guru Tidak Tetap), hingga besaran gaji guru. ”Sehingga guru tersebut dapat bekerja secara maksimal,” ujarnya.

Terpisah, Ketua Dewan Pendidikan Jateng, Rasdi Ekosiswoyo mengatakan, porsi yang diwacanakan oleh Kemendikdas tersebut merupakan sebuah kemajuan terkait evaluasi dalam dunia pendidikan. Dalam hal ini, siswa lebih diuntungkan dalam hal kelulusan.

”Itu sudah bagus. Namun alangkah lebih bagus lagi jika kementerian pusat menyerahkan kelulusan siswa kepada sekolah,” kata Rasdi.

Menurut mantan Rektor IKIP Negeri Semarang (sekarang Unnes) ini, guru sebagai elemen penting dalam hal penyelenggaraan pendidikan di sebuah institusi pendidikan juga harus dilakukan pembenahan. Mulai dari kualitas, hingga kuantitas guru yang memang sekarang kurang merata. ”Jika kelulusan diserahkan kembali ke sekolah, maka pemerintah harus membangun elemen penting di dalamnya, yakni guru. Agar dapat menghasilkan lulusan yang sangat berkualitas,” terangnya.

Pakar Pendidikan Universitas Negeri Semarang (Unnes), Eddy Mungin Dwi berpendapat, kelulusan yang disatukan antara nilai ujian sekolah dan nilai ujian nasional merupakan sesuatu hal yang kurang tepat.

”Secara akademik, dua nilai tersebut harus dipisah. Tidak digabungkan. Karena secara harfiah, siswa lulus itu ketika ia telah menempuh ujian sekolah dan dinyatakan lulus oleh sekolah tersebut. Bukan dari nilai ujian sekolah dan ujian nasional yang digabungkan menjadi satu,” tuturnya.

Mungin juga sependapat, sebaiknya kelulusan siswa dikembalikan ke sekolah. Karena unas hanyalah sebagai tolok ukur pemerataan pendidikan. ”Kalau unas kan fungsinya memang untuk melihat dan memetakan terkait pemerataan pendidikan. Di unas dapat dilihat, daerah mana yang sistem pembelajarannya perlu dibenahi, bukan menjadi tolok ukur kelulusan,” pungkas Mungin. (ewb/aro/ce1)