Terindikasi Ada Mafia Lingkungan Hidup

337

UNGARAN- Lambatnya penanganan pencemaran lingkungan dari limbah pabrik di Kabupaten Semarang, diduga karena ada mafia lingkungan hidup. Padahal pengaduan masyarakat sudah seringkali di sampaikan, tetapi Pemerintah Kabupaten Semarang seakan-akan tutup mata dengan adanya pencemaran lingkungan tersebut.

“Pencemaran lingkungan dari limbah pabrik memang betul. Tapi penanganannya tidak pernah tuntas, bahkan pengaduan dari masyarakat seakan tidak pernah direspon. Saya menduga ada yang bermain-main dengan masalah ini. Ada mafia Lingkungan Hidup,” tutur Ketua Fraksi PDIP DPRD Kabupaten Semarang, The Hok Hiong, Senin (15/12) kemarin.

Menurut The Hok berdasarkan pasal 14 UU 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur tentang pencegahan dan pencemaran lingkungan seperti dilakukan kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) menyangkut Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal), Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL), Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL), perizinan, audit lingkungan dan sebagainya. Instrumen aturan itu harus benar-benar diterapkan oleh Pemkab Semarang.

“Selama ini konsultan pembuat UKL-UPL tertentu yang bisa masuk, kalau konsultannya bukan tunjukan atau arahan dari BLH dipersulit. Jadi ini seperti ada permainan. Selain itu perusahaan besar menggunakan kekuatan untuk melakukan pendekatan di tingkat pusat untuk menyelesaikan permasalahan. Tidak jarang mereka memberikan iming-iming imbalan yang menggiurkan,” tegasnya.

The Hok berharap Badan Lingkungan Hidup harus berani menempatkan orang-orang berani dan tegas. Sehingga tidak ada lagi permasalahan tersebut. “Praktek mafia lingkungan jelas merugikan rakyat, sehingga butuh orang-orang tegas di jajaran BLH,” kata The Hok.

Menanggapi tudingan tersebut, Kepala BLH Kabupaten Semarang, Nurhadi Subroto menjelaskan, saat ini yang menjadi kendala penanganan permasalahan limbah adalah laboratorium uji limbah. Selama ini pihaknya harus mendatangkan pihak ketika yang sudah terakreditasi untuk melakukan uji limbah. Padahal pihak ketiga tidak bisa langsung bisa menguji pada saat dibutuhkan. “Kita harus antri untuk melakukan pengujian di pihak ketiga. Untuk memudahkan pengujian kami menganggarkan Rp 6,7 miliar untuk pengadaan alat uji limbah di APBD penetapan 2015. Komisi C juga sudah merekomendasikan agar anggaran BLH ditambah, tapi ternyata anggaran itu tidak masuk dalam KUA-PPAS 2015. Selain itu saya juga tidak membatasi atau menunjuk konsultan lingkungan dalam pembuatan dokumen UKL-UPL,” kata Nurhadi. (tyo/zal)