Agar Lebih Optimal, Perda Pelacuran Direvisi

558

BALAI KOTA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Semarang bakal mengganti Perda Nomor 10 tahun 1956 tentang Penanggulangan Pelacuran. Karena dianggap masih lemah.

Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPRD Kota Semarang, Suharsono mengatakan, perda penangan pelacuran yang dibentuk nantinya juga meliputi penanganan penyakit AIDS, tempat hiburan, penanganan anak jalanan, serta pembatasan minuman beralkohol. Sehingga dengan adanya penambahan isi dalam revisi perda lama bisa mengatasi permasalahan sosial di Kota Semarang.

”Sebelumnya sudah ada Perda Nomor 10 tahun 1956 untuk penanganan pelacuran. Namun perda lama itu perlu diperbaiki. Sehingga di dalam aturannya lebih lengkap. Mengatur tentang tahapan penanganan, sanksi beserta denda, dak dan kewajiban. Kalau perda yang ada selama ini dijadikan landasan penegakan hukum soal pelacuran,” ungkapnya anggota Komisi C DPRD Kota Semarang kepada Radar Semarang, Jumat, (30/1) kemarin.

Dia menjelaskan, Kota Semarang merupakan kota metropolitan yang berpenduduk besar memiliki potensi masalah sosial kompleks. Selain itu, di Kota Semarang juga memiliki masalah sosial penanganan pelacuran di resosiliasi Argorejo atau yang dikenal Sunan Kuning (SK) dan Gambilangu yang berada di perbatasan Semarang-Kendal.

”Jumlahnya cukup besar. Berdasarkan data konsultan pembuat naskah akademik penanganan pelacuran di Semarang jumlah Pekerja Seks Komersial (PSK) di SK mencapai 750 orang. Sedangkan di Gambilangu ada 450 orang. Selain itu ada juga PSK yang beroperasi di jalan protokol seperti di Jalan Pandanaran, Imam Bonjol, Jalan Pemuda, Tanggul Indah. Sehingga perda ini perlu diterbitkan, sebagaimana kota atau kabupaten lain yang memiliki perda penanganan pelacuran,” terangnya.
Menurutnya, untuk menghasilkan produk hukum yang komprehensif dibutuhkan kajian ilmiah serta masukan dari berbagai elemen masyrakat yang berkompeten terkait persoalan pelacuran.

”Kita contohkan saja, Kota Surabaya bisa mengatasi bahkan menutup lokalisasi Dolly. Itu merupakan lokalisasi yang terbesar di Indonesia bisa diatasi. Sehingga dengan adanya perda baru nantinya, Kota Semarang bisa meniru itu,” pungkasnya. (mha/zal/ce1)