DPRD Palembang Studi Parkir di Semarang

349

SEMARANG – DPRD Kota Palembang kemarin mengunjungi Kota Semarang. Kunjungan yang dipimpin Ketua DPRD Kota Palembang Darmawan ini diterima Wakil Ketua DPRD Kota Semarang Wiwin Subiyono serta sejumlah anggota dewan kota, di antaranya Ari Purbono dan Sugihartini. Selain itu sejumlah SKPD di lingkungan pemkot hadir mendampingi DPRD Kota.

Ketua DPRD Palembang Darmawan mengatakan, tujuan kunjungan kerja ke Semarang ini adalah untuk belajar tentang pengelolaan parkir serta pajak daerah. ”Kota Palembang dengan Semarang hampir sama besarnya, jumlah penduduk dan wilayah juga hampir sama, makanya kami ingin belajar ke Kota Semarang,” ujar Darmawan.

Dikatakan, salah satu fokusnya adalah penanganan pajak parkir di Kota Semarang yang nilainya mencapai Rp 6 miliar selama setahun. Selain itu, DPRD Palembang juga ingin mengetahui bagaimana memaksimalkan pendapatan daerah, khususnya dari sektor pajak, seperti pajak hotel, restoran dan hiburan agar hasilnya optimal.

Zaenal Abidin, anggota DPRD Kota Palembang menanyakan bagaimana kiat Kota Semarang agar pajak hotel, restoran dan hiburan bisa optimal. ”Apakah pajak hotel, restoran dan hiburan diserahkan ke pengelola untuk menghitung sendiri pajaknya atau ada langkah-langkah lain. Lalu bagaimana dengan pengawasan dewan,” ujarnya.

Menanggapi masalah ini, Wakil Ketua DPRD Kota Semarang Wiwin Subiyono menjelaskan, banyak langkah yang dilakukan pemkot untuk mengoptimalkan PAD. ”Dewan memberi dukungan penuh sepanjang pemungutan pajak itu dilakukan dengan transparan dan akuntabel, kami juga selalu rutin melakukan pengawasan,” katanya.

Hanya saja untuk teknis, Wiwin Subiyono menyerahkan pada staf DPKAD dan Dishubkominfo yang hadir pada pertemuan itu. Kabid Perhubungan Darat Dishubkominfo Kota Semarang Triwibowo menegaskan pengelolaan parkir dilakukan dengan dua sistem. ”Ada parkir khusus dan parkir tepi jalan umum, Dishub mengurusi parkir tepi jalan umum,” terangnya.

Anggota Komisi B DPRD Kota Semarang Ari Purbono mengatakan, pemkot mulai tahun lalu sudah menerapkan sistem pelaporan pajak secara online. Tercatat ada 175 objek pajak yang terdiri atas restoran dan hiburan yang sudah menggunakan sistem online. ”Hasilnya ada peningkatan 300 persen dari sektor pajak restoran dan hiburan,” katanya. (zal/adv/aro/ce1)