Jangan Sekadar untuk Konstruksi Reklame

366
Foto Agung Priyambodo. (Rizal/Radar Semarang)
Foto Agung Priyambodo. (Rizal/Radar Semarang)
Foto Agung Priyambodo. (Rizal/Radar Semarang)

BALAI KOTA – Pembangunan jembatan penyeberangan orang (JPO) di sejumlah titik Kota Semarang dinilai kurang memperhatikan estetika dan fasilitas umum lain. Seperti posisi konstruksi di atas trotoar. Sehingga mengganggu kenyamanan pengguna jalan.

Anggota DPRD Kota Semarang Agung Priyambodo mengatakan, keberadaan JPO seharusnya berfungsi untuk kepentingan publik. Utamanya sebagai fasilitas untuk mempermudah orang yang ingin menyeberang jalan. ”JPO memang dibutuhkan karena volume dan komposisi lalu lintas, kecepatan lalu lintas, kecepatan perjalanan rata-rata yang tinggi,” kata Agung.

Keberadaan JPO tidak sekadar dalam rangka mencari pendapatan daerah dari reklame, tetapi juga memperhatikan estetika, keamanan struktur jembatan dan keamanan pengguna di area JPO sendiri yang terbalut oleh reklame. Keamanan dan kenyamanan pengguna jalan di sekitar JPO harus diutamakan. ”Tapi yang terjadi selama ini di beberapa titik pembangunan JPO, justru ada kesan bukan karena kebutuhan tetapi dalam rangka mengganti reklame yang membentang di median jalan dan bando kota yang sudah dilarang. Jangan sampai upaya menambah PAD tetapi merampas hak pengguna jalan, terutama di trotoar,” tegas politisi Golkar ini.

Menurut Agung, di sejumlah titik, JPO dibangun di atas trotoar. Hal tersebut sangat mengganggu kenyamanan pejalan kaki. Utamanya masyarakat yang memerlukan perhatian khusus, seperti orang lanjut usia (lansia), anak-anak, anak sekolah, dan kaum difabel. ”Mereka akan sangat terganggu kenyamanannya dan keamanannya, karena harus turun ke jalan aspal untuk menghindari anak tangga dan tiang struktur JPO yang tepat di atas trotoar. Tentunya ini sangat membahayakan,” tandasnya.

Agung menambahkan, keberadaan JPO tersebut melanggar Kemenhub Nomor KM 65 1993 tentang fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas angkutan jalan. Kemudian UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. UU Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. ”Bahkan juga sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 2006 tentang Jalan. Serta tata cara perencanaan jembatan untuk pejalan kaki Nomor 027 /T/Bt/1995 DPU Direktorat Jendral Bina Marga,” bebernya.

Terpisah, Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Kota Semarang, Agus Harmunanto, tidak sependapat jika keberadaan JPO hanya untuk kepentingan pemasangan reklame atau meningkatkan pendapatan dari reklame. ”JPO intinya untuk keselamatan dan kelancaran arus lalu lintas. Kita beri fasilitas kepada para pejalan kaki, sehingga ketika ingin menyeberang akan lebih nyaman melalui JPO,” terangnya. (zal/ce1)