Pansus Soroti Kasus Hukum PNS

298

BALAI KOTA – Panitia khusus (Pansus) LKPJ DPRD Kota Semarang kemarin kembali menggelar sidang. Kali ini pansus yang dipimpin Anang Budi Utomo ini membahas berbagai laporan dalam LKPJ dengan sejumlah kepala SKPD. Salah satu yang menjadi sorotan pansus adalah banyaknya kasus hukum yang menimpa PNS di lingkungan Pemkot Semarang.

Selain itu banyak juga program pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat justru berdampak hukum pada pengelola bantuan.

Menurut Ketua Pansus DPRD Kota Semarang Anang Budi Utomo, saat ini tercatat ada beberapa kasus hukum yang tengah dilakukan penyelidikan dan penyidikan oleh aparat penegak hukum.

”Kasus itu hampir semuanya tindak pidana korupsi (tipikor) yang melibatkan sejumlah pejabat, apakah kondisi ini tidak mengganggu kinerja pemkot, apalagi sebagian dari mereka memiliki jabatan,” kata Legislator dari Partai Golkar ini.

Anang meyakini kasus tersebut sedikit banyak mengganggu kerja para pegawai itu. ”Bayangkan saja mereka harus bolak-balik diperiksa penyidik baik dari kepolisian maupun kejaksaan, tentu mereka tidak bisa bekerja melayani masyarakat,” tegas Anang.
Dia mempertanyakan dengan banyaknya kasus ini apakah tidak ada pendampingan hukum dari pemkot atau ada upaya preventif untuk mencegah kasus tersebut bisa terulang di masa yang akan datang.

Selain itu Anang Budi Utomo juga mempertanyakan program bantuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat justru menjebak pengelola bantuan pada proses hukum. Dia mencontohkan bantuan bergulir baik dari pemkot maupun PNPM mandiri perkotaan yang justru menyeret warga pada kasus hukum. ”Seperti BKM Tlogosari Kulon, bisa jadi pengelola bantuan tidak memahami secara benar sehingga timbul masalah hukum, atau memang ada kesengajaan. Ke depan hendaknya program ini harus diikuti dengan pembinaan teknis sehingga tidak bermasalah,” tegasnya.

Menanggapi masalah tersebut Kabag Hukum Setda Kota Semarang Abdul Haris yang kemarin diminta menjawab pertanyaan pansus mengakui pihaknya tidak bisa intervensi terhadap proses penyidikan dan penyelidikan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. ”Kalau ada laporan publik ke aparat penegak hukum, pemkot tidak bisa berbuat apa-apa dan menghormati proses hukum,” katanya.

Namun untuk pendampingan hukum, pihaknya akan berkoordinasi dengan Korpri sebagai induk organisasi PNS. Terkait dengan langkah preventif, Abdul Haris mengaku sudah melakukan berbagai upaya, termasuk menandatangani pakta integritas semua pejabat pemkot. (zal/ce1)