Butuh Regulasi untuk Tingkatkan Kesejahteraan Guru PAUD

432
NUNUNG SRIYANTO
NUNUNG SRIYANTO
NUNUNG SRIYANTO

SEKAYU – Nasib ribuan guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) masih memprihatinkan. Tingkat kesejahteraan yang mereka terima masih rendah, tidak sebanding dengan risiko pekerjaan.

Menanggapi hal tersebut, anggota DPRD Kota Semarang, Nunung Sriyanto mendorong pemkot untuk mengeluarkan peraturan daerah (perda) yang mengatur tentang kesejahteraan guru PAUD.

”Selain kesejahteraan, pembinaan guru PAUD juga harus diperhatikan. Karena PAUD merupakan fondasi daripada pendidikan. Kalau PAUD-nya gagal, nanti di atasnya apalagi, bisa amburadul,” kata anggota Dewan Pendidikan itu kepada Jawa Pos Radar Semarang, Kamis (16/4).

Berdasarkan data yang dimilikinya, jumlah guru PAUD di Kota Semarang sebanyak 3.000-an. Mereka semua sudah masuk ke database, namun yang menjadi persoalan, menurutnya perhatian Pemkot Semarang masih sangat minim. ”Baru kemarin saya usulkan bagaimana bisa dipikirkan. Ini akan saya kawal. Karena dari keterangan Dinas Pendidikan, akan dicarikan celah-celah untuk mereka (guru PAUD) agar dapat dilindungi oleh hukum. Kami selaku banggar (Badan Anggaran) dan Pansus akan mengawal, agar guru-guru PAUD itu dapat menerima operasional,” tuturnya.

Menurut legislator dari Partai Gerindra itu, gaji guru PAUD masih sangat minim, bahkan ada yang kurang dari Rp 100 ribu per bulan. Tidak sebanding dengan beban kerja yang sangat besar, yaitu mendidik cikal bakal pemimpin bangsa. ”(pekerjaan) Mereka sangatlah berat dan berisiko, karena dari tangan mereka karakter-karakter manusia terbentuk. Ini kalau pemerintah tidak memikirkan kan kasihan mereka. Makanya secara langsung dan tidak langsung guru-guru yang mendidik dan mencerdaskan anak bangsa itu hukumnya wajib harus diperhatikan,” katanya.

Terpisah, anggota Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia (Himpaudi), Nila Kusumaningtyas mengatakan kualitas pelatihan dan pendidikan yang dimiliki oleh guru PAUD belum merata. ”Karena memang kegiatan pelatihan kuotanya terbatas. Sehingga perlu dipikirkan lagi oleh pemerintah. Salah satunya mendorong perusahaan agar mengarahkan CSR-nya untuk membantu guru PAUD,” tutur pakar pendidikan PAUD Universitas PGRI Semarang itu.

Kualitas serta keterampilan mengajar dari guru PAUD sangat diperlukan supaya dapat mengajar dengan baik, karena pendidikan anak usia dini merupakan fondasi dari pendidikan manusia. ”Jika tidak dapat mengajar dengan baik, maka dapat dikatakan malapraktik, hal itu terjadi tanpa disadari. Kualifikasi diperlukan, latar belakang harus diperhatikan. Bahkan dari beberapa guru PAUD di Kota Semarang ada yang masih berijazah SMP dan SMA, padahal harus minimal S1. Jika mau dikasih beasiswa lebih bagus lagi,” paparnya.

Sebenarnya hal tersebut sudah disampaikan oleh Himpaudi kepada pemerintah, namun hal tersebut nampaknya belum memperoleh respons yang positif. Permasalahan lain yang kian mendera pendidikan anak usia dini yaitu selain minimnya guru yang berkualitas, persebaran PAUD di Kota Semarang semakin menjamur. ”Hal tersebut seharusnya diimbangi dengan kualitas dari guru PAUD itu sendiri yang baik. Sekarang banyak PAUD baru tetapi SDM-nya tidak disediakan. Pembelajaran terhadap siswa hanya diajak nyanyi saja. Padahal anak usia 0-6 tahun itu harus tertangani, tetapi kini penanganannya belum jelas. Hingga kini belum ada regulasi yang jelas,” katanya. (ewb/zal/ce1)