Dewan Minta Izin Kapal di Tingkat Provinsi

Must Read

Makan Menko

Pak Jaya Suprana menghubungi saya. Paguyuban Punokawan akan audensi dengan Menko Polhukam, Prof. Dr. Mahfud MD. Tapi saya lagi di...

Sepanjang Tahun 2019 Ada 1.576 Calon Janda Baru di Kajen

RADARSEMARANG.COM, KAJEN – Sepanjang tahun 2019 hingga bulan Desember kemarin, tercatat Pengadilan Agama Kajen sebanyak 1.576 terjadi kasus gugat...

Langkah Kecil

Mereka baru sebulan kuliah di mancanegara. Di Zhejiang University of Technology. Tiga wanita berjilbab itu. Tiga lagi laki-laki --satu...

TERDAMPAK : Deretan kapal milik nelayan bersandar di Pelabuhan. Aturan larangan penggunaan alat tangkap cantrang berdampak signifikan bagi nasib para nelayan. (Jawa pos radar semarang files)
TERDAMPAK : Deretan kapal milik nelayan bersandar di Pelabuhan. Aturan larangan penggunaan alat tangkap cantrang berdampak signifikan bagi nasib para nelayan. (Jawa pos radar semarang files)

SEMARANG – DPRD Jateng menilai kebijakan Permen No 2/PERMEN-KP/2015 tentang larangan penggunaan alat tangkap cantrang sudah terlihat efeknya. Di Kabupaten Rembang, ada sebanyak 400 karyawan yang dirumahkan akibat kebijakan tersebut. PT Holimina Sluke, Rembang, terpaksa merumahkan karyawannya karena pasokan bahan baku ikan laut yang diolah pabrik tersebut merosot tajam hingga 80 persen.

”Ini kan dampak sangat besar yang dirasakan masyarakat di lapisan bawah. Harus ada evaluasi terkait dengan kebijakan ini,” kata anggota Komisi B DPRD Jateng, Riyono. Ia menambahkan, untuk kapal dengan kekuatan di bawah 30 GT kewenangan ada di provinsi. Sedangkan untuk 30 GT ke atas sudah ditarik pusat. Jika semua ditarik pusat, jelas akan sulit untuk mengurus izin cantrang. ”Padahal 90 persen alat cantrang di Jateng memiliki gross ton di atas 30. Mestinya kewenangan pemprov ya sampai 100 GT,” imbuhnya.

Politisi PKS ini berharap, kapal di atas 30 GT tetap diberikan kemudahan. Sebab, di Jateng banyak masyarakat yang mengandalkan hidup dari mencari ikan. ”Jika cantrang dilarang, sekarang efeknya sudah terlihat. Banyak pasokan menurun, dan banyak yang dirumahkan,” tambahnya.

Anggota Komisi B DPRD Jateng, Achisn Maruf mengatakan, pemprov harus lebih peka dan melihat kondisi riil di lapangan. Meski pelarangan cantrang tidak dirasakan nelayan kecil, tapi kebijakan itu dinilai berdampak langsung terhadap perusahaan pemasok ikan. ”Akibatnya jika pasokan berkurang, jelas perusahaan bakal merumahkan karyawannya,” katanya.

Pihaknya mendesak agar pemerintah merevisi permen tersebut. Meski tidak dirasakan nelayan kecil, tapi efeknya sangat besar. Sebab banyak perusahaan pemasok ikan yang mengalami penurunan produksi dan merumahkan karyawan karena pasokan berkurang. (fth/ric/ce1)

- Advertisement -

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

- Advertisement -

Latest News

Makan Menko

Pak Jaya Suprana menghubungi saya. Paguyuban Punokawan akan audensi dengan Menko Polhukam, Prof. Dr. Mahfud MD. Tapi saya lagi di...

Sepanjang Tahun 2019 Ada 1.576 Calon Janda Baru di Kajen

RADARSEMARANG.COM, KAJEN – Sepanjang tahun 2019 hingga bulan Desember kemarin, tercatat Pengadilan Agama Kajen sebanyak 1.576 terjadi kasus gugat cerai. Hal itu disampaikan oleh...

Langkah Kecil

Mereka baru sebulan kuliah di mancanegara. Di Zhejiang University of Technology. Tiga wanita berjilbab itu. Tiga lagi laki-laki --satu anak kiai, satu lagi anak...

Neo Mustaqbal

Sejarah dunia akan dibuat oleh Arab Saudi. Sejarah pertama: Aramco akan go public --dengan nilai yang belum ada duanya di dunia: Rp 28.000.000.000.000.000. Kedua: hasil IPO itu akan...

Rumah Kita

Kaget-kaget senang: Indonesia resmi ditunjuk sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20. Tahun 2021. Sepak bola Indonesia diakui dunia. Prestasi Presiden Joko ”Jokowi” Widodo kelihatan nyata...
- Advertisement -

More Articles Like This

- Advertisement -