Cegah Korupsi, Bina Ratusan Kades

301
PENYULUHAN HUKUM : Kasi Penkum Kejati Jateng, Eko Suwarni memberikan sosialisasi hukum bagi ratusan kepala desa di Kabupaten Semarang. (PRISTYONO/JAWA POS RADAR SEMARANG)
PENYULUHAN HUKUM : Kasi Penkum Kejati Jateng, Eko Suwarni memberikan sosialisasi hukum bagi ratusan kepala desa di Kabupaten Semarang. (PRISTYONO/JAWA POS RADAR SEMARANG)

UNGARAN-Mencegah merebaknya tindak pidana korupsi dana bantuan desa, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jateng, Rabu (6/5) siang kemarin memberikan pembinaan hukum bagi seluruh kepala desa (Kades) dan camat se-Kabupaten Semarang.

Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Jateng, Eko Suwarni mengatakan bahwa sosialisasi masalah hukum ini dilaksanakan sebagai upaya preventif (pencegahan) agar para kepala desa sebagai pengguna dana bantuan desa agar tidak terjerat kasus hukum. Selain memberikan pembinaan dan bantuan konsultasi masalah hokum, Kejaksaan juga melakukan pantauan penggunaan anggaran tersebut.

“Tugas kami mencegah agar tidak terjadi masalah hukum. Kami akan terus memantau masalah keuangan di tiap-tiap desa. Jangan sampai ada kades yang terjerat kasus korupsi karena tergiur dana desa yang menggiurkan itu,” tutur Eko Suwarni di sela-sela Sosialisasi Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Bagi Kepala Desa se-Kabupaten Semarang dalam rangka meningkatakan akuntabilitas pelaksanaan UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, di Ungaran, Rabu (6/5) siang kemarin.

Eko Suwarni juga meminta para kades membuat laporan pertanggungjawaban sesuai kenyataan di lapangan dalam penggunaan anggaran tersebut. Jangan sampai laporan tersebut fiktif, saat dicek ternyata tidak ada kegiatannya. Seperti dicontohkan Eko, jangan sapai kasus lima penerima dana bantuan sosial (Bansos) Gubernur Jateng tahun 2011 yang ternyata fiktif terulang pada kades. Selain itu menurut Eko, ada juga informasi sekitar 100 desa di Jawa Tengah tidak membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran.

“Laporannya itu ada, namun saat dikonfirmasi ternyata tidak pernah ada kegiatan. Bahkan alamat pelaksanaannya juga tidak jelas. Jadi Kades harus hati-hati dan tidak berbuat penyimpangan,” kata Eko Suwarni.

Sementara itu Bupati Semarang Mundjirin mengatakan hingga saat ini ada 5 kades di Kabupaten Semarang yang terjerat masalah hukum. Karena itu, pihaknya berharap di tahun ini saat ada bantuan dana yang jumlahnya besar, tidak ada kades yang bermasalah. Sebab bantuan keuangan desa yang jumlahnya besar sangat rawan penyelewengan.

“Kami sudah sering melakukan sosialisasi, melatih dan memberikan penyuluhan bagi para kades untuk mencegah adanya penyimpangan. Kami berharap, kades tidak terjerumus masalah hukum. Selama saya menjabat sudah ada lima kades kena kasus korupsi. Tahun ini harus nol, jangan nambah lagi,” kata Mundjirin. (tyo/ida)