29 Perizinan Tak Dipungut Biaya

277
Tim Perizinan Badan Penanaman Modan dan Pelayanan Perizinan Terpadu saat menjelaskan perizinan di Kabupaten Batang. (TAUFIK HIDAYAT/JAWA POS RADAR SEMARANG)
Tim Perizinan Badan Penanaman Modan dan Pelayanan Perizinan Terpadu saat menjelaskan perizinan di Kabupaten Batang. (TAUFIK HIDAYAT/JAWA POS RADAR SEMARANG)

BATANG-Untuk menarik investor dan meningkatkan perekonomian di Kabupaten Batang, Pemkab Batang melalui Badan Penanaman Modan dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMPPT) mempermudah semua perizinan usaha. Bahkan dari 32 perizinan yang dikeluarkan, 29 di antaranya tidak dipungut biaya. Hanya tiga perizinan yang dikenai biaya.

“Adapun izin yang dikenai biaya hanya Izin Mendirikan Bangunan (IMB), HO atau gangguan lingkungan dan Izin Trayek. Ketiga izin tersebut dikenai biaya, sesuai dengan aturan yang sudah ditentukan dalam peraturan daerah (Perda),” kata Sekretaris BPMPPT Kabupaten Batang, Supomo, di aula kantor BPMPPT, Kamis (7/5) kemarin.

Menurutnya, jika warga yang mengajukan perizinan dipersulit serta adanya permainan suap dalam perizinan, pihaknya akan bertindak tegas. Dia tak akan segan memberikan sanksi tegas. “Semua perizinan kami permudah, hal ini untuk menggairahkan dunia usaha di Kabupaten Batang, serta adanya investor yang masuk ke Batang,” ungkap Supomo.

Supomo juga mengatakan bahwa dengan dipermudahnya perizinan, investasi yang ditanamkan oleh pihak swasta di Kabupaten Batang lebih dari Rp 150 miliar per tahun. Sedangkan pada tahun 2015 ini, dari target Rp 150 miliar nilai investasi, memasuki bulan Mei sudah lebih dari Rp 120 miliar. “Jika PLTU jadi didirikan di Kabupaten Batang, maka total investasi yang masuk ke Batang lebih dari Rp 40 triliun,” kata Supomo.

Sementara itu, Kepala BPMPPT Kabupaten Batang, Sri Purwaningsih, menandaskan bahwa mulai 8 April lalu, ada sebagian perizinan yang diserahkan kewenangannya di kecamatan. Khususnya SIUP mikro dengan modal Rp 50 juta, serta izin HO atau gangguan yang kecil yang tidak memerlukan survei, serta perizinan pembangunan dengan luas 100 meter tanpa tingkat.

“Tidak semua perizinan harus diselesaikan pada kantor BPMPPT Kabupaten Batang. Cukup di kecamatan saja,” tandas Sri Purwaningsih.
Sri Purwaningsih juga menegaskan bahwa untuk izin usaha hiburan seperti karoke yang jumlahnya sangat banyak sudah dibatasi. Karena jenis usaha tersebut, harus disertai izin dan sosialiasi dengan tokoh masyarakat setempat.

“Izin sosialisasi dengan tokoh masyarakat, tidak bisa hanya berupa berita acara yang ditandatangani, tapi juga ada berita acara berupa foto dan video dari tokoh masyarakat. Saat ini memang banyak usaha karaoke yang tidak berizin,” tegas Sri Purwaningsih. (thd/ida)