Humas Harus Siap Pasang Badan dan Babak Belur

363
SINERGI : Komisioner Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), Prof. Priyono Tjiptohariyanto saat memberikan paparan dalam Pelatihan Sinergi Kampanye Revolusi Mental Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Reformasi Birokrasi bagi Praktisi Humas Pemerintah dan Jurnalis. (Ricky fitriyanto/jawa pos radar semarang)
SINERGI : Komisioner Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), Prof. Priyono Tjiptohariyanto saat memberikan paparan dalam Pelatihan Sinergi Kampanye Revolusi Mental Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Reformasi Birokrasi bagi Praktisi Humas Pemerintah dan Jurnalis. (Ricky fitriyanto/jawa pos radar semarang)

Sebagai juru bicara, humas pemerintah harus berani pasang badan dan mengambil risiko. Sebab adakalanya kebijakan pemerintah menjadi kontroversi di masyarakat. Kondisi ini yang harus siap dihadapi humas.

Ricky Fitriyanto, Surabaya

Hal tersebut menjadi salah satu poin bahasan dalam Pelatihan Sinergi Kampanye Revolusi Mental Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Reformasi Birokrasi bagi Praktisi Humas Pemerintah dan Jurnalis. Kegiatan itu digelar di Hotel Santika Pandegiling Surabaya, 7-8 Mei lalu. Penyelenggaranya Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN RB), USAID, dan Management Systems International (MSI).

Kepala Biro Hukum Komunikasi dan Informasi Publik (HUKIP) Kemen PAN RB, Herman Suryatman mengatakan jika sebuah kebijakan menjadi kontroversi, humas harus siap dicaci maki. “Sebab bagaimanapun, kebijakan yang sudah digariskan harus dibela habis-habisan,” ujarnya. Dia menambahkan humas pemerintah harus siap babak belur, bahkan menjadi filter untuk pimpinan.

Dalam pelatihan yang diikuti perwakilan humas pemprov dan jurnalis dari 11 provinsi di Jawa dan Kalimantan itu Herman mengatakan banyak manfaat yang bisa didapat bila humas bersinergi dengan jurnalis. Diantaranya kebijakan pemerintah bisa dikomunikasikan dengan baik. Sebab opini masyarakat terkadang tergantung cara menyampaikan. “Saya menegaskan birokrasi pemerintah saat ini bukan ningrat, tapi pelayan rakyat. Karenanya saya menyayangkan bila ada humas yang masih kucing-kucingan dengan jurnalis,” paparnya.

Menurut dia, tata kelola kehumasan di lingkungan instansi pemerintah diatur dalam Permen PAN RB No 30 tahun 2011 tentang Pedoman Umum Tata Kelola Kehumasan di Lingkungan Instansi Pemerintah. Humas pemerintah dituntut mampu melakukan fungsi manajemen dalam bidang informasi dan komunikasi yang persuasif, efektif, serta efisien. Misi humas diantaranya membangun citra dan reputasi positif pemerintah, meningkatkan dan memelihara opini positif publik, menampung dan mengolah aspirasi masyarakat, serta membangun kepercayaan publik. “Yang tidak kalah penting, ada sejumlah azas umum humas pemerintah. Yaitu keterbukaan, objektif, jujur, tepat janji, etis, profesional, akuntabel, dan integritas,” tandasnya.

Sementara itu Komisioner Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), Prof. Priyono Tjiptohariyanto menyatakan saat ini UU ASN diberlakukan karena banyaknya kondisi tata kelola pemerintah yang buruk. “Ini sebagai upaya mewujudkan good governance. Tentu dengan disertai SDM pemerintahan yang lebih baik,” imbuhnya.

Dia juga menyoroti banyaknya digelar seleksi terbuka bagi pejabat di daerah. Program yang lazim disebut lelang jabatan tersebut terkadang justru membuat mereka yang memiliki kemampuan enggan untuk mendaftar. “Karenanya kami meminta pansel (panitia seleksi) yang digunakan benar-benar kapabel,” ungkapnya.

Asdep Pelayanan Publik Kementerian PAN RB, Noviana Andrina mengatakan apapun tantangannya, humas pemerintah harus jalan terus melakukan tugasnya. “Termasuk jika ada wacana baru yang bocor dulu ke masyarakat dan menjadi kontroversi. Namun sepanjang itu benar serta tidak melanggar aturan, terus saja jalan,” tandasnya. (*/ric)