Pemasangan Alat Peraga Rawan Kecurangan

325

SEMARANG – Pilkada serentak yang digelar Desember mendatang dipastikan bakal menguras tenaga Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Sebab, pengawasan akan lebih rumit dan membutuhkan tenaga ekstra. Terutama setelah adanya kebijakan jika untuk pengadaan alat peraga pasangan diambil alih Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Ketua Bawaslu Jateng, Abhan Misbah mengatakan, untuk alat peraga semua memang disediakan KPU, sesuai dengan UU Pilkada. Untuk jumlahnya tergantung dengan kekuatan dari masing-masing daerah. ”Nah yang menjadi persoalan tidak semua KPU menyiapkan alokasi dana yang banyak untuk pengadaan alat peraga. Jadi ada yang sedikit, ada yang banyak,” katanya di sela acara Evaluasi Pengawasan Pemilu Legislatif dan Pilpres 2014 yang digelar Bawaslu Jateng, kemarin.

Ia menambahkan, ketika anggaran tidak maksimal, otomatis sosialisasi terbatas. Pihaknya juga mengantisipasi adanya pelanggaran dengan pengadaan alat peraga. Sebab, bukan tidak mungkin jika dana dari KPU minim, masing-masing calon membuat alat peraga sendiri. ”Ya bisa saja alat peraga terbatas, calon membuat duplikat sendiri yang sama persis dengan yang dikeluarkan KPU. Ini harus mendapatkan perhatian,” imbuhnya.

Abhan mengaku sudah memetakan sejumlah daerah yang rawan dalam pelaksaan pilkada mendatang. Menurutnya hampir setiap daerah mempunyai potensi pelanggaran dalam pilkada.

Dosen Fakultas Hukum Undip, Hasyim Asy’ari mengatakan, Bawaslu Jateng harus benar-benar melakukan pengawasan dalam pilkada. Sebab, ada 21 pilkada yang bakal digelar serentak Desember mendatang. Karena regulasi berubah, maka harus ada cara baru untuk melakukan pengawasan. ”Dan yang harus diwaspadai jelas money politics. Ini merupakan pelanggaran yang kerap terjadi dalam pilkada,” katanya.

Ia menambahkan, dalam pelaksaaan pilkada pasti ada kecurangan. Ia mencontohkan ada sejumlah calon incumbent yang meminta dukungan dari perangkat di bawahannya. Bahkan ada kepala desa yang diminta untuk mendaftar sebagai anggota PPK. ”Pelanggaran wewenang ini harus diantisipasi sedini mungkin. Jangan sampai terjadi dalam pelaksanaan pilkada,” tambahnya. (fth/ric/ce1)