1 Juli, BPJS Ketenagakerjaan Siap Beroperasi Penuh

254
ROADSHOW MEDIA: Kepala BPJS Ketenagakerjaan Kanwil Jateng dan DI Jogjakarta Cotta Sembiring (tiga dari kiri) berfoto bersama dengan jajaran redaksi Jawa Pos Radar Semarang kemarin. (ADITYO DWI/JAWA POS RADAR SEMARANG)
ROADSHOW MEDIA: Kepala BPJS Ketenagakerjaan Kanwil Jateng dan DI Jogjakarta Cotta Sembiring (tiga dari kiri) berfoto bersama dengan jajaran redaksi Jawa Pos Radar Semarang kemarin. (ADITYO DWI/JAWA POS RADAR SEMARANG)

SEMARANG- Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan siap beroperasi penuh pada 1 Juli 2015. Sampai saat ini, BPJS Ketenagakerjaan telah mempersiapkan segala sesuatunya, baik ketersediaan infrastruktur memadai maupun ketersediaan sumber daya manusia (SDM) yang mumpuni guna menyukseskan mengemban amanah sesuai undang-undang (UU). Sebelumnya, BPJS Ketenagakerjaan sudah menjalankan tiga fungsi, yakni Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JK), dan Jaminan Hari Tua (JHT).

Kepala BPJS Ketenagakerjaan Kanwil Jateng dan DI Jogjakarta Cotta Sembiring mengatakan, setelah BPJS Ketenagakerjaan melakukan transformasi dari sebelumnya PT Jamsostek (Persero), BPJS Ketenagakerjaan telah melakukan berbagai persiapan. Nantinya, BPJS Ketenagakerjaan secara penuh akan diluncurkan di Cilacap pada 1 Juli oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang dihadiri Menteri Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti.

“Nanti Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan meluncurkan di Cilacap. Kenapa Cilacap? Mungkin karena nuansanya itu poros maritim. Lebih hangat. Mungkin juga karena Bu Susi punya sejarah dengan Cilacap,” ujar Cotta Sembiring saat berkunjung ke redaksi Jawa Pos Radar Semarang, Selasa (12/5).

Sembiring didampingi Kepala Pemasaran BPJS Kanwil Jateng dan DI Jogjakarta Sudibyo Wisnubroto dan Humas Asti diterima Pemimpin Redaksi Jawa Pos Radar Semarang Arif Riyanto, Koordinator Liputan Ida Norlayla, Manajer HRD Yuni Ekowati dan marketing Eny Susilowati.

Sembiring menjelaskan, nantinya seluruh perusahaan swasta baik skala kecil, menengah, hingga besar wajib menjadikan para pekerjanya peserta BPJS Ketenagakerjaan. Tidak hanya itu, pegawai negeri sipil (PNS), anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), hingga anggota Kepolisian Republik Indonesia (Polri) juga diharuskan ikut program ini. “Nantinya kalau ada dari mereka tidak mau menjadi peserta, maka akan ada sanksi tegas, sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sanksi ini tertera di UU tentang BPJS Ketenagakerjaan,” katanya.

Diakui, saat ini peserta BPJS Ketengakerjaan dari pekerja informal masih sangat minim. Sebaliknya, untuk kepesertaan dari sektor formal atau pekerja penerima upah saat ini memiliki tren yang cukup baik. Kesadaran perusahaan semakin tinggi untuk mendaftarkan karyawannya menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.

Disebutkan, potensi pekerja sektor informal mencapai hampir 13 juta pekerja. Berdasarkan data, sejak Januari hingga Februari baru sekitar 135.714 pekerja atau baru 1 persen yang menjadi peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan. Minimnya kepesertaan untuk sektor informal ini, kata Sembiring, menjadi tantangan sekaligus peluang meningkatkan kepesertaan di sektor tersebut. Menurutnya, kurangnya pemahaman dari masyarakat akan manfaat BPJS Ketenagakerjaan menjadi faktor minimnya jumlah kepesertaan di sektor non informal.

Sedangkan untuk sektor formal, lanjut dia, dari Januari sampai Februari sudah mencapai 1.200.083 peserta atau 19 persen dari 6.171.080 angkatan kerja yang belum menjadi peserta. Pada 2015 ini pihaknya menargetkan kepesertaan untuk pekerja formal mencapai 1.291.689 pekerja dengan 9.778 perusahaan. Sedangkan untuk sektor informal ditargetkan 200.565 tenaga kerja dan kepesertaan untuk sektor jasa konstruksi ditargetkan mencapai 26.114 proyek dengan jumlah pekerja mencapai 886.245 orang. (aro)