IPU Sangsikan Pernyataan Mujtahid

293
BUKTI: PT IPU tunjukkan bukti-bukti berupa foto udara dan 2 buah berkas yang dimilikinya terkait terkait pengelolaan lahan PRPP Jawa Tengah. (Joko Susanto/ Jawa Pos Radar Semarang)
BUKTI: PT IPU tunjukkan bukti-bukti berupa foto udara dan 2 buah berkas yang dimilikinya terkait terkait pengelolaan lahan PRPP Jawa Tengah. (Joko Susanto/ Jawa Pos Radar Semarang)

KRAPYAK – Sidang atas gugatan PT Indo Perkasa Usahatama (IPU) terhadap Gubernur Jawa Tengah terkait pengelolaan lahan PRPP Jawa Tengah belum juga tuntas. Sidang akan kembali digelar Kamis (21/5) mendatang dengan agenda sidang keterangan saksi di Pengadilan Negeri (PN) Semarang.

Kuasa hukum PT IPU, Agus Dwiwarsono menyoalkan saksi Mujtahid yang mengaku sebagai pemilik tambak. Padahal, saksi itu sebenarnya anak dari pemilik tambak dari (alm) Chaeromah. ”Kami memiliki bukti kuitansi yang ditandatangani almarhum Chaeromah. Pernyataan itu bisa dipidanakan karena saksi itu (Mujtahid, Red) memberikan keterangan palsu,” tandas Agus didampingi Tri mantan penyusun Buku PRPP, Selasa (12/5).

Agus menerangkan bahwa pihaknya sudah cukup memiliki bukti atas hak pengelolaan tanah seluas 237 hektare tersebut. Selain itu, dalam surat perjanjian dengan nomor 03/YAY/Tahun 1987, Kamis 7 Mei 1987, yang menyatakan bahwa pihak pertama (gubernur) memberikan kuasa kepada pihak kedua (PT IPU) untuk mengelola tanah tersebut selama 75 tahun. ”Selain itu, dalam perjanjian tersebut, PT IPU diyakinkan bahwa pihaknya tidak akan mendapatkan tuntutan, gangguan, atau gugatan dari pihak lain dalam bentuk apa pun. Mengenai apa yang diserahkan dengan akta tersebut, dengan membebaskan pihak kedua dari tuntutan gangguan dan atau gugatan mengenai hal tersebut,” terangnya.

Dia mengatakan, dari informasi yang diperoleh, pihak pemprov ingin mengembangkan kawasan PRPP dengan tujuan apabila pembangunan bandara A. Yani selesai, maka PRPP akan menjadi salah satu primadona wisata. ”Namun terkait penyerahan hak pengelolaan lahan kepada PT IPU selama 75 tahun dengan luasan tanah 237 hektare (termasuk PRPP di dalamnya), maka hingga sekarang para investor mundur,” ujarnya.

Agus juga menegaskan, apa pun hasil dari keputusan hakim, pihaknya menghormati putusan. Ia juga berharap pemerintah juga demikian. ”Kalau kita kalah ya kita hormati putusan hakim, tapi kita akan tetep lanjutkan upaya hukumnya,” katanya.

Pengacara dari kantor hukum Ihza & Ihza Law Firm menjelaskan, duduk masalah sebenarnya yang terjadi antara PT IPU dengan Pemprov Jateng. Ia menyebutkan, inti masalahnya, bermula dari surat Pemprov Jateng mengenai pemblokiran atas perbuatan hukum terkait tanah di PRPP ditujukan ke kantor Dinas Pertanahan.

Menurutnya, awalnya PRPP belum mengetahuinya, namun ketika hendak mengurus berkas-berkas di Dinas Pertanahan tidak berkenan melayani. Hal itu terus bergulir sampai 2008 ada surat dari Gubernur, PT PRPP sebagai pengganti dari yayasan. ”Tapi PT IPU membalas apakah bisa PT PRPP berubah jadi yayasan yang berbadan hukum. Bahkan dari 2006-2012 diupayakan upaya perdamaian tapi tidak ketemu juga. Bahkan PT IPU sudah dilaporkan ke Kejaksaan Tinggi (kejati), tapi menyimpulkan tidak ada unsur pidana melainkan keperdataan selain itu sampai Bareskrim kasusnya di Tindak Pidana Korupsi, hasilnya tetep sama seperti kejaksaan masalah keperdataan,” ungkapnya.

Sebelumnya, dalam sidang terakhir pada Kamis (7/5), Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara (Asdatun) Kejaksaan Tinggi Jateng Mia Amiati mengaku telah menghadirkan dua saksi pemilik tambak yang tanahnya sudah diuruk. (bj/zal/ce1)