Ujian Sekolah Bebani Siswa SD

446
US HARI PERTAMA: Dua siswi SDLB-A Dria Adi, Fitriani Sukmawati dan Septianuring Pangestu saat mengikuti ujian sekolah (US) kemarin. (ADITYO DWI/JAWA POS RADAR SEMARANG)
US HARI PERTAMA: Dua siswi SDLB-A Dria Adi, Fitriani Sukmawati dan Septianuring Pangestu saat mengikuti ujian sekolah (US) kemarin. (ADITYO DWI/JAWA POS RADAR SEMARANG)
US HARI PERTAMA: Dua siswi SDLB-A Dria Adi, Fitriani Sukmawati dan Septianuring Pangestu saat mengikuti ujian sekolah (US) kemarin. (ADITYO DWI/JAWA POS RADAR SEMARANG)

KARANG TEMPEL – Pelaksanaan ujian untuk siswa sekolah dasar (SD) seperti ujian nasional (unas) semestinya ditiadakan. Meski saat ini, ujian akhir yang harus dijalani siswa kelas VI SD bukan bernama unas lagi, melainkan ujian sekolah (US). Namun karena standarnya masih pada tingkat provinsi, hal itu dipandang masih membebani para siswa. Hal itu diungkapkan oleh Pengamat Pendidikan Muhdi kepada Jawa Pos Radar Semarang di Kampus Universitas PGRI Semarang (UPGRIS), Senin (18/5).

”Pendidikan SD, MI sederajat sudah dibebaskan dari kewajiban mengikuti ujian nasional. Namun kenyataannya nama ujiannya meski sudah diubah menjadi US, namun rasanya tetap sama seperti unas. Semestinya, pada pendidikan dasar di ujung pendidikan mereka tidak dibebani dengan ujian yang apa pun namanya, namun sama saja dengan unas,” katanya.

Rektor UPGRIS ini mengatakan, semestinya anak-anak SD tidak dibebani dengan kecemasan menghadapi ujian-ujian semacam itu. Sebab, mereka masih berada pada tingkat sekolah dasar. Di satu sisi kewajiban belajar sesuai program pemerintah adalah 9 tahun seperti pada program wajib belajar (wajar) 9 tahun.

”Harusnya, karena mereka masih menempuh pendidikan 6 tahun, jika namanya ujian sekolah ya serahkan saja pada sekolah sepenuhnya untuk menguji. Jangan sampai, 6 tahun mereka belajar hanya dihadapkan pada beberapa mata pelajaran yang diujikan, dan itu menentukan kualitas mereka,” ujarnya.

Jika pada pelaksanaan US yang berstandar di tingkat provinsi itu dimaksudkan untuk standardisasi kualitas lulusan, lanjut dia, pemerintah bisa menempuh langkah lain. Sebab, tidak semua sekolah memiliki sarana dan prasarana yang sama.

”Pemerintah harusnya fokus pada standar sekolahnya dulu. Mestinya, namanya anak SD, pendidikan yang terpenting ya bagaimana membentuk kepribadian anak, karakternya, dan lainnya. Bukan dengan menentukan beberapa mata pelajaran saja yang diujikan,” tuturnya.

Kabid Monitoring dan Pengembangan (Monbang) Disdik Kota Semarang, Taufik Hidayat, menyebutkan, sesuai dengan arahan dari Kemendikbud, pelaksanaan US pada jenjang sekolah dasar menjadi wewenang masing-masing pemerintah provinsi. ”US untuk jenjang SD kini masih wewenang pemerintah provinsi. Meski begitu kita tetap berharap pelaksanaan USSD tetap berjalan dengan baik,” ujar Taufik.

Pada pelaksanaan USSD hari pertama dengan mata pelajaran Bahasa Indonesia kemarin, sebanyak lima siswa Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB) Yayasan Pendidikan Anak Cacat (YPAC) Semarang terpaksa harus dibantu oleh pengawas karena memiliki gangguan motorik. Perlakuan khusus mengisi jawaban unas di lembar jawaban komputer tersebut dilakukan agar jawaban menjadi rapi dan terbaca pada saat dilakukan scanning.

Gangguan motorik dan otot tangan yang kaku menyulitkan mereka untuk melingkari jawaban di lembar jawab komputer (LJK). Bantuan tersebut hanya bersifat menebalkan lingkaran, tidak untuk membantu mengerjakan soal ujian nasional.

Kepala SDLB YPAC Semarang, Prayitno, mengatakan, jumlah keseluruhan siswa yang mengikuti US SDLB sebanyak 9 siswa. ”Untuk guru pegawas sendiri ada tiga guru yang membantu siswa untuk melingkari jawaban, karena kendala gangguan motorik dan otot tangan yang kaku, sehingga siswa merasa kesulitan untuk melingkari lembar jawab komputer,” tuturnya.

Standar USSD Sama

Sementara itu, Dinas Pendidikan (Dindik) Provinsi Jawa Tengah memastikan pelaksanaan ujian sekolah bagi siswa SD di Jateng memiliki standar yang sama. Sebab, naskah soal tidak dibuat di masing-masing kabupaten/kota, akan tetapi di tingkat provinsi.

”Tidak ada dikotomi antarwilayah di 35 kabupaten/kota. Soal dikembangkan berdasarkan mata pelajaran sesuai kurikulum yang diajarkan,” ungkap Kepala Bidang Kurikulum Dinas Pendidikan Provinsi Jateng Bambang Sutiyono usai menghadiri Focus Discussion Group yang digelar di Ruang Press Gubernuran, Senin (18/5).

Lebih lanjut Bambang menjelaskan, naskah soal USSD memiliki kadar dan kualitas seperti unas. Hal dimaksudkan agar masing-masing daerah tidak melaksanakan ujian sendiri-sendiri. Selain itu, siswa nantinya tidak kesulitan atau takut ketika hendak melanjutkan sekolah di luar daerah karena standarnya yang berbeda-beda. ”Nilai 8 di Cilacap akan dianggap berbeda di Sragen, misalnya,” katanya.

Bambang juga memastikan pengiriman naskah soal berlangsung aman karena mendapat pengawalan yang sangat ketat. Menurutnya, setiap naskah soal yang dikirim masih tersegel dan ada berita acaranya. ”Proses penjagaan soal juga dilakukan dengan sangat hati-hati,” tandasnya.

Wakil Ketua DPRD Jateng Ahmadi yang juga hadir dalam kesempatan tersebut meminta Dinas Pendidikan untuk selalu waspada terhadap pelaksanaan pendistribusian soal tersebut. Pasalnya, isu kebocoran soal tentu dapat meresahkan masyarakat dan membuat siswa terjebak dalam kesesatan. ”Isu ini sebisa mungkin harus bisa diantisipasi,” kata politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu.

Anggota Komisi E DPRD Jateng Muh Zen ADV menambahkan, US merupakan salah satu cermin kejujuran. Karenanya, para orang tua diminta untuk mendampingi anak dan memperhatikan kebutuhan mereka sebelum US berlangsung. ”Kondisi anak harus sehat dalam menghadapi US ini. Agar prosesnya berjalan lancar,” pungkasnya. (ewb/fai/aro/ce1)