Dukung Calon, PNS Bakal Dipecat

359

KENDAL – Para pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Pemkab Kendal diminta untuk tetap menjaga netralitas menjelang Pilkada Kendal 2015. PNS dilarang memberikan dukungan secara terbuka ataupun menjadi tim sukses dari salah satu pasangan calon bupati dan wakil bupati (cabup dan cawabup) dalam Pilkada Desember mendatang.

Sekda Kendal, Bambang Dwiyono menegaskan, jika ada PNS yang terbukti memihak salah satu pasangan calon, maka pihaknya tidak akan segan-segan melaporkan memberikan sanksi tegas. Hal itu lantaran memang dalam Undang-undang Pemilu, PNS dilarang ikut menjadi partisipan salah satu pasangan calon. “Sanksinya mulai dari pembinaan, penonkatifan dari tugas dan jabatan, penundaan kenaikan pangkat bahkan bisa diberhentikan dari profesi PNS,” kata Bambang disela Perss Gathering di Hotel Gading Asri, Limbangan kemarin.

Ia menambahkan, netralitas perlu, agar kinerja dibirokrasi tidak terganggu. Sebab, PNS bekerja bukan kepada bupati atau wakil bupati, melainkan bertugas melayani masyarakat dan menyelesaikan pekerjaan yang telah direncanakan. “Ada atau tidak Kepala Daerah, PNS tetap bekerja sesuai tugas pokok dan fungsinya,” imbuhnya.

Bupati Widya Kandi Susanti dipastikan bakal maju dalam Pilkada Kendal sebagai calon bupati incumbent dari PDIP. Sedangkan Wakil Bupati, Muhammad Mustamsikin juga akan maju sendiri sebagai cabup. Keduanya bakal bersaing dalam Pilkada Kendal 2015 nanti.

Meski keduanya bakal bertarung, namun menurut Bambang hal itu jangan sampai membuat PNS terpecah belah dengan memihak salah satu pasangan calon. “Silahkan memberikan hak suaranya kepada salah satu calon, itu terserah. Tapi jangan sampai ikut berkampanye menyukseskan salah satu pasangan,” tambahnya.

Larangan itu, juga sudah ia sampaikan melalui organisasi PNS di Korps Pegawai Republik Indonesia Korpri). “Sudah kami sosialisasikan. Perihal urusan personal PNS itu mau memilih siapa, tidak ada arahan dari kami untuk memilih salah satu calon. Silahkan memilih mana pemimpin yang tepat untuk memimpin Kendal ke depan,” tambahnya.

Staf pengajar ilmu komunikasi Undip, Muchamad Yuliyanto mengatakan, netralitas PNS menjadi penting dalam pilkada. Sebab PNS merupakan akses pelayanan masyarakat yang selalu bersinggungan dengan masyarakat. “PNS sekaligus menjadi corong masyarakat untuk mendapatkan informasi pertama perihal perkembangan yang terjadi dalam suatu pemerintahan. Makanya, PNS harus netral masyarakat memilih calon pemimpin sesuai kehendaknya,” katanya. Tapi melihat Pilkada yang dilaksanakan secara serentak, menuruntya PNS di Kendal dipastikan akan netral. Dalam arti tidak akan ada arahan dari pimpinan PNS untuk memilih dan mendukung salah satu calon. Hal itu didasarkan dari jeda waktu masa berakhirnya jabatan Bupati dan Wakil Bupati Kendal yang berlangsung pada Agustus. Sementara, pelaksanaan Pilkada masih akan dilakukan di Desember. “Jeda waktu pergantian ini berarti akan ada Pemimpin sementara atau Pelaksana Tugas Kepala Daerah. Saat itu, maka iklim politik disemua daerah yang melaksanakan Pilkada 2015 akan berbeda. Jeda waktu ini justru malah bagus, sehingga PNS tidak bisa ditunggangi kepentingan dari salah satu pasangan calon,” tambahnya. (bud/fth)