Lebaran dan Natal Momen Gratifikasi

417
KOMITMEN: Kepala Dinas Dinas Tata Kota dan Perumahan (DTKP) Kota Semarang Agus Riyanto saat menandatangani komitmen pengendalian gratifikasi di lantai 8 Gedung Moch Ikhsan, kemarin, dan disaksikan pimpinan KPK Johan Budi. (Rizal Kurniawan/Jawa Pos Radar Semarang)
KOMITMEN: Kepala Dinas Dinas Tata Kota dan Perumahan (DTKP) Kota Semarang Agus Riyanto saat menandatangani komitmen pengendalian gratifikasi di lantai 8 Gedung Moch Ikhsan, kemarin, dan disaksikan pimpinan KPK Johan Budi. (Rizal Kurniawan/Jawa Pos Radar Semarang)

BALAI KOTA – Pemkot Semarang berkomitmen menerapkan program pengendalian gratifikasi (PPG). Komitmen tersebut dituangkan dalam penandatanganan seluruh kepala SKPD dan disaksikan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johan Budi, di ruang Loka Krida lantai 8 Gedung Moch Ikhsan, Rabu (20/5).

”Ini langkah yang perlu diapresiasi. Pemkot Semarang memiliki komitmen yang sama. Dan ini adalah yang kesekian kalinya, karena sebelumnya beberapa kota sudah melakukan penandatanganan PPG,” terang Johan Budi.

Menurutnya, selama kurun waktu lima sampai enam tahun ini, perkembangan gratifikasi sudah berubah wujud. Sebelumnya, gratifikasi berbentuk parsel yang isinya kue atau buah. Namun sekarang parsel itu berubah keramik dari Itali, jam tangan dari Swiss, dan sebagainya. ”Seharusnya itu tidak umum. Dari situlah gratifikasi jadi budaya. Karena menerima imbalan tanpa diminta itu juga termasuk korupsi,” katanya.

Biasanya, lanjut Johan, Lebaran atau Natal menjadi momen untuk gratifikasi antara kolega atau rekanan dengan pejabat pemerintahan. Diakui, pemberian parsel dalam dua perayaan tersebut memang sudah menjadi budaya. Namun ketika barang yang diberikan memiliki nilai tinggi di batas kewajaran, bisa menjadi gratifikasi. ”Saat Lebaran dan Natal memberi parsel-parsel itu memang sudah menjadi budaya. Tapi budaya yang baik ini kemudian ditunggangi dengan perilaku-perilaku yang tidak baik. Misal pengusaha mengirimkan parsel dalam bentuk jam tangan dari Rusia, keramik dari Itali, dan sebagainya,” tandas Johan.

Johan Budi memnambahkan, melalui PPG ini, para pejabat pemkot yang mendapat parsel bisa melaporkan melalui inspektorat. Nantinya bagian inspektorat akan berkoordinasi dengan KPK. Dan KPK lah yang menentukan apakah parsel tersebut boleh diterima atau tidak. ”Pertama harus menolak dulu, tapi kalau parsel itu dikirim, maka bisa melapor ke unit ini. Dan nanti KPK yang akan memutuskan apakah ini bisa diterima atau tidak. Pelaporan dilakukan maksimal 30 hari setelah menerima parsel atau gratifikasi,” imbuhnya. Nilai pemberian yang wajib dilaporkan ke KPK minimal Rp 500 ribu. Johan Budi berharap penandatanganan komitmen ini tidak sekadar seremonial belaka.

Sementara itu, Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi mengatakan, setelah penandatanganan ini, pihaknya akan menindaklanjuti dengan menggelar sosialisasi hingga ke tingkat bawah. ”Dengan kegiatan ini yang dihadiri pimpinan KPK, pasti ada sebuah simbol yang diharapkan KPK. Jangan sekadar seremonial, tapi seluruh SKPD termasuk saya, harus bisa memahami bahwa gratifikasi ini dilarang,” tegasnya.

Sosialisasi tidak hanya dilakukan di lingkungan Pemkot Semarang, tapi juga masyarakat luas, termasuk para rekanan. Diakui, Hendi, sapaan akrabnya, gratifikasi dalam bentuk parsel masih sering terjadi, utamanya saat Lebaran dan Natal. Wali kota mengimbau kepada seluruh jajarannya untuk melaporkan segala sesuatu pemberian dari kolega atau rekanan. ”Jangan sampai kita menyatakan semua clear (tidak ada gratifikasi) tapi ada beberapa oknum yang masih menerima. Kalau masih ada yang seperti itu kita siapkan sanksi,” ujarnya.

Hendi membeber, ada beberapa oknum di lingkungan pemkot yang telah disanksi karena menerima gratifikasi tanpa melaporkan ke inspektorat. ”Ada beberapa laporan lewat SMS (gratifikasi). Dari situ kita tindaklanjuti dengan sanksi pemindahan tugas, penundaan kenaikan pangkat, atau bahkan kita turunkan pangkatnya. Dan kalau ada yang tertangkap tangan dan tidak bisa dibina, urusannya dengan aparat penegak hukum, baik kepolisian, kejaksaan, maupun KPK,” tegas Hendi.

Ketua DPRD Kota Semarang Supriyadi meminta, komitmen pemkot tersebut harus ditindaklanjuti dengan membuat peraturan wali kota (perwal) yang mengatur sanksi gratifikasi. Menurutnya, selama ini belum ada payung hukum yang mengatur terkait sanksi penerima gratifikasi. ”Selama ini memang belum ada regulasi dari pemkot yang mengatur soal sanksi itu. Kalau ada payung hukum, penerapannya pasti lebih maksimal,” tandasnya. (zal/ce1)